Pemerintah Disebut 'Cuek' Soal Nasib Pekerja Meski Sudah Banyak di PHK, Pengusaha Ungkap Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat, terlebih pada industri tekstil.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyatakan, sejak 2019 hingga 2025 sudah ada lebih dari 220.000 pekerja terkena PHK.

"Ini adalah bukti nyata bahwa selama 4 tahun kita industri tekstil dan garmen ini menghadapi masalah gempuran barang impor yang masuk secara masif. Kita sudah kehilangan 60 pabrik di sektor hulu yang memproduksi filamen, serat, benang dan segala macam, sampai sekarang ada 60 pabrik," tutur Danang dikutip Minggu (15/6/2025).

Bukan hanya di hulu, industri tengah ke hilir dalam waktu 4 tahun terakhir juga kehilangan 58 pabrik atau tutup. Jika di total, dalam rantai industri tekstil sejak 2019 hingga saat ini total ada 118 pabrikan yang tutup.

Baca juga: Pakar Nilai Langkah Pemerintah Perbolehkan Pemda Rapat di Hotel Bertujuan Putus Badai PHK

Danang menyebut, industri tekstil dan garmen dalam negeri sudah jelas menuju deindustrialisasi dengan masifnya perusahaan yang tutup dan pekerja yang diberhentikan.

"Artinya dalam sekian banyak tahun kita mengalami masifnya kesulitan, ini terbukti. Apa yang kita sampaikan ke publik ke pemerintah bahwa terjadi deindustrialisasi di sektor padat karya itu secara data terbukti. Kawan-kawan seperti ini menjadi korban ketiadaan pekerjaan yang saat ini begitu membuncah. 220.000 itu angka yang itu angka yang sangat besar," ucapnya.

Ia menyesalkan, sikap pemerintah yang terkesan adem ayem dan selalu beralibi mampu menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat.

Sikap pemerintah yang seperti memandang fenomena PHK sebagai hal yang lumrah di bisnis dan bukan memandang sebagai kondisi yang luar biasa bisa membawa petaka di masa depan.

"Pemerintah selalu bilang penciptaan lapangan kerja besar, PHK boleh terjadi tapi serapan tenaga kerja besar. Saya mulai berpikir bahwa konvensional teman-teman di pemerintahan itu melihat situasi ini sebagai business as usual, bukan sebuah extraordinary condition. Ini harus menjadi konsen besar pemerintah, karena industri padat karya ini meskipun menyumbang pada PDB tidak terlalu tinggi 3,8 persen, tetapi ini multiplier effect-nya besar," ungkap Danang.

Ia menilai, jika pemerintah masih tetap abai dan terkesan menyepelekan kondisi PHK massal di industri tekstil dan padat karya lain, bukan tidak mungkin Indonesia masuk ke fase deindustrialisasi.

"Kawan-kawan kita yang bekerja di pabrik padat karya itu memiliki sumbangan kepada pengembangan wilayah sangat besar, contohnya kos-kosan tumbuh, ojek tumbuh, warung makan tumbuh, multiplier effect-nya besar. Kalau pemerintah masih abai dan melihat situasi ini bukan sebagai sebuah ancaman terhadap industri nasional kita, manufacture padat karya kita, ya kita akan mengalami situasi yang disebut benar-benar deindustrialisasi," jelasnya.

"Situasi ini akan terulang apabila pemerintah kita tetap sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan, melindungi industri padat karya kita. Kita akan mengalami situasi yang sama menuju net importir terhadap industri tekstil dan garmen, apabila pemerintah bersikap santai saja," sambungnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Benny Soetrisno.

Menurutnya, pemerintah belum serius menangani masalah PHK dan penutupan pabrikan di Indonesia.

"Saya lihatnya pemerintah belum total football ya. Artinya dari sektor keuangannya, dari sektor industrinya, dari sektor perdagangannya, masih belum total football, masing-masing jalan as usual saja," ungkap Benny.