Pengusaha Ngeluh Pemerintah Tak Serius Atasi Persoalan PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat lebih dari 220.000 pekerja di industri tekstil terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2019-2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 pabrikan tekstil dan garmen tutup sepanjang periode yang sama. Masalah ini dipicu oleh ekspor yang tidak dibatasi oleh pemerintah.

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Benny Soetrisno menilai, pemerintah belum serius menangani masalah PHK dan penutupan pabrikan di Indonesia.

Baca juga: 118 Pabrik Tekstil Tutup dan 220 Ribu Pekerja di PHK, API: Pemerintah Hanya Menganggap Hal Biasa

"Saya lihatnya pemerintah belum total football ya. Artinya dari sektor keuangannya, dari sektor industrinya, dari sektor perdagangannya, masih belum total football, masing-masing jalan as usual saja," ungkap Benny dikutip dari YouTube tvOneNews, Minggu (15/6/2025).

Masalah data PHK yang sering disebut pemerintah masih lebih kecil dibanding penyediaan lapangan kerja, pengusaha sangat menyayangkan.

Sebab para pemimpin disebut hanya berpatok pada Purchasing Managers Index (PMI). Dimana data yang realistis bisa didapatkan melalui melalui pajak.

"PHK itu bisa dicek. Ini pekerjaan yang normal yang membayar PPH 21. Bisa dicek di pajak. Yang membayar PPH 21 turun atau enggak. Kedua, mereka pasti anggota BPJS. Yang keluar dari BPJS ditambah yang masuk, besaran mana? Kalau besaran yang keluar berarti terjadi PHK. Pemerintah patokannya PMI kalau di atas 50 jadi ekspansi, kalau di bawah 50 berarti turun, PHK pegangannya itu. Jadi kita yang namanya PHK itu fakta," jelasnya.

Benny menerangkan, pengusaha telah melakukan segala cara untuk tidak menyerah dengan berbagai tantangan yang terus datang sejak Covid-19. Namun, usaha tersebut dipastikan akan memiliki batas.

Saat dipertanyakan kenapa terjadi PHK, ia menyebut karena berkurangnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pabrikan yang ada.

"Jawaban saya juga simple, karena nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin PHK," ungkapnya.