Kemenko PM Perkuat Modal Sosial dan Kolaborasi Ekonomi Desa di Lampung Timur

Ringkasan Berita:

• Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya strategi pembangunan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan.
• Pendekatan yang murni bersifat top-down sering kali mengabaikan dinamika lokal yang sebenarnya menjadi motor penggerak ekonomi.
• Perlindungan PMI harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan penguatan strategis di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan mengedepankan paradigma pemberdayaan berbasis komunitas.

Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi lokal melalui peningkatan modal sosial dan ekonomi demi mewujudkan kemandirian daerah yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menegaskan kekuatan utama pembangunan terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat. Ia menilai pendekatan yang murni bersifat top-down sering kali mengabaikan dinamika lokal yang sebenarnya menjadi motor penggerak ekonomi.

Baca juga: Harga Plastik Meroket, Puan Ajak Pelaku UMKM Beralih ke Kemasan Alami

"Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep 'Perintis Berdaya' tumbuh bersama kearifan lokal. Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya," ujar Leontinus dalam sambutannya, Kamis (16/4/2026).

Dalam rangkaian acara ini, Kemenko PM menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD) yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Leontinus menyatakan bahwa sebagai penyelenggara negara, pihaknya berperan sebagai pendengar aktif untuk menjaring aspirasi riil dan solusi inovatif langsung dari para pelaku usaha serta pengelola koperasi. Hal ini krusial agar regulasi yang dihasilkan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dapat bersifat inklusif dan solutif bagi kebutuhan lapangan.

Ekosistem pemberdayaan ini difokuskan pada empat pilar utama: Inovasi Digital, Literasi Keuangan, Ekosistem Kewirausahaan, dan Pelindungan Pekerja Migran. Di Lampung Timur, pilar-pilar ini diimplementasikan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai energi baru bagi visi "Lampung Timur Makmur". 

"Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri," ungkap Ela.

Di tempat yang sama, Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penguatan standar pelindungan tenaga kerja. "Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni," tuturnya.

Baca juga: Sinergi BNI–Pemerintah Percepat Pembiayaan Perumahan dan UMKM di Sulawesi Utara

Leontinus menutup dengan menekankan bahwa perlindungan PMI harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa. 

"Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan," tegasnya.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya strategi pembangunan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan.