Sudirman Said Bongkar Tiga Biang Penyebab Rapuhnya Ketahanan Energi RI
Kebijakan populis terlalu dominan dan maraknya praktik conflict of interest antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha bikin ketahanan energi rapuh.
Ringkasan Berita:
- Ada tiga akar persoalan yang dinilai terus melemahkan ketahanan energi Indonesia dari waktu ke waktu.
- Rapuhnya energy security nasional dipicu persoalan mendasar di dalam negeri yang tak kunjung dibenahi.
- Faktor politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan jadi salah satu pemicunya, termasuk maraknya praktik conflict of interest antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, ada tiga akar persoalan yang dinilai terus melemahkan ketahanan energi Indonesia dari waktu ke waktu.
Sudirman menilai, rapuhnya energy security nasional bukan semata dipicu oleh faktor eksternal seperti gejolak harga minyak dunia atau konflik geopolitik, melainkan persoalan mendasar di dalam negeri yang tak kunjung dibenahi.
“Tekanan pada energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental. Pertama, pola pikir jangka pendek atau ‘shortterm-isme’. Kedua, politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan. Ketiga, maraknya praktik conflict of interest antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha," kata Sudirman Said kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai, ketiga faktor tersebut telah memicu kegagalan sistemik yang berulang lintas pemerintahan.
“Akibat dari tiga hal tadi, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Riset dan pengembangan migas, eksplorasi, transisi energi, hingga tata-kelola pasokan minyak, semuanya seret atau mangkrak,” ucap Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.
Di tengah krisis pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Sudirman menilai kondisi tersebut hanya memperlihatkan kelemahan lama yang selama ini terpendam.
Bahkan, International Energy Agency menyebut situasi saat ini sebagai salah satu disrupsi terbesar dalam sejarah pasar energi.
Baca juga: Pengamat: Ketahanan Energi RI Terancam, Konflik Iran–Amerika Serikat Picu Risiko Krisis Pasokan
Indonesia sendiri saat ini mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari (bph), namun produksi domestik hanya berada di kisaran 600–610 ribu bph. Ketimpangan ini membuat Indonesia sangat bergantung pada impor energi.
Kondisi tersebut berdampak besar pada tekanan fiskal dan nilai tukar. Untuk memenuhi kebutuhan impor minyak, Indonesia harus mengeluarkan sedikitnya USD100 juta per hari. Tekanan itu turut mendorong nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.326 per dolar AS pada 29 April 2026.
Sudirman menegaskan, persoalan ini seharusnya bisa diantisipasi jika kebijakan energi tidak didominasi kepentingan jangka pendek.
Baca juga: Munas X LDII Soroti Ketahanan Energi, Pemerintah Diminta Siapkan Energi Alternatif
Dia menyoroti inkonsistensi dalam agenda transisi energi yang kerap mengikuti fluktuasi harga minyak.
“Coba cermati polanya, riuh-rendah transisi energi hanya muncul tatkala suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita pun lupa, terninabobokan, dan lalu business as usual kembali,” ujarnya.
Menurutnya, pola tersebut menjadi bukti kuat dominasi shortterm-isme dalam kebijakan energi nasional. Akibatnya, upaya peningkatan produksi maupun percepatan transisi energi tidak pernah berjalan optimal.
“Jadi, pertanyaan yang harus bisa kita jawab sekarang bukanlah soal bagaimana bertahan melewati krisis ini. Tapi: mengapa kita selalu saja tidak siap dan kalang kabut ketika krisis datang?” pungkasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wawancara-khusus-sudirman-said_20240611_170255.jpg)