Tokoh Lintas Generasi Soroti Pentingnya Integritas dalam Kepemimpinan Negara

Ringkasan Berita:

• Diskusi lintas generasi yang digelar di Jakarta Selatan menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan negara di tengah kegelisahan publik terhadap masa depan bangsa. 
• Tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang menekankan bahwa krisis nasional berakar pada menurunnya standar integritas pemimpin. 
• Sorotan muncul dari aspek politik, hukum, ekonomi, hingga pertahanan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh lintas generasi, menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan negara di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap arah masa depan bangsa. 

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar Selasa (17/3/2026) malam di Jakarta Selatan.

Diskusi yang sebelumnya juga menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni, itu kembali menegaskan perlunya menghadirkan pemimpin dengan fondasi moral yang kuat sebagai kunci perbaikan nasional.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai krisis yang terjadi saat ini tidak lepas dari menurunnya standar integritas pemimpin.

"Dalam masa depan yang sulit, kita butuh pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus memiliki dasar track record dan integritas yang kokoh, bukan sekadar menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya dengan cara yang tidak bijaksana," kata Sudirman, dalam keterangannya Kamis (18/3/2026).

Sudirman mengatakan, kualitas kepemimpinan yang melemah berdampak pada pola pengambilan keputusan yang semakin tidak partisipatif.

Sorotan terhadap integritas juga muncul dalam sektor pertahanan. Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto mengkritik kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dinilai belum berorientasi pada kesejahteraan prajurit.

"Negara punya kewajiban bukan sekadar menjaga kedaulatan, tapi juga menyejahterakan rakyatnya. Kita cukup membuat alat yang kita punya mumpuni, daripada membeli banyak tapi dalam beberapa tahun sudah out of date," ucapnya.

Ia juga menyinggung kebijakan penambahan struktur dan pangkat di tengah keterbatasan anggaran yang justru berpotensi mengurangi kesejahteraan prajurit di level bawah.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai persoalan integritas kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari kondisi partai politik saat ini.

"Indonesia tidak bisa dikelola dengan format parpol seperti ini. Syaratnya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya orang super kaya yang bisa masuk. Mereka tak peduli demokrasi, yang penting kekayaan meningkat," ujar Feri.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pengusaha Anton Supit yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta kepastian hukum dalam mengatasi persoalan fiskal negara.

“Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah sama sekali, ini negara kita semua, kita ingin semua selamat dan sukses bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, tokoh antikorupsi Erry Riyana Hardjapamekas menekankan bahwa integritas pemimpin juga tercermin dari sikap terbuka terhadap kritik.

"Yang kita inginkan ialah terbukanya ruang untuk mendengar dan melakukan koreksi. Mau dikoreksi berarti ada pengakuan bahwa negeri ini adalah rumah bersama, bukan rumah orang per orang. Dengan begitu, governance-nya dapat, sehingga kesenjangan bisa dipersempit," kata Erry.