PDIP Soroti Pemblokiran Barcode BBM Subsidi, Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terbuka

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah.
• Ia menyebut kebijakan ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan mengganggu keberlangsungan usaha rakyat, terutama sektor logistik, transportasi, dan industri kecil.
• Novita menilai lemahnya sosialisasi dan koordinasi lintas kementerian membuat kebijakan energi membingungkan dan berpotensi menimbulkan gangguan produksi serta distribusi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai mulai mengganggu aktivitas ekonomi produktif, hal ini mendorong DPR RI mendesak pemerintah segera menghadirkan komunikasi kebijakan yang transparan dan terintegrasi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menerima laporan dari sejumlah daerah terkait pelaku usaha yang kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir secara tiba-tiba.

“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik, Erwin Aksa: Kelas Menengah Makin Tertekan

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, terutama di sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.

Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan maupun gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.

Selain itu, Novita juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi akar persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.

“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegasnya.

Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.

Antisipasi dampak lanjutan

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga secara resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32,11 persen.

Sementara itu, Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Penyesuaian harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Baca juga: Kenaikan BBM Bikin Selisih Harga Pertalite-Pertamax Makin Lebar, Ekonom: Picu Migrasi ke BBM Subsidi

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green.

Perhatian tidak boleh hanya terfokus pada dampak langsung terhadap inflasi, tetapi juga potensi efek rambatan sekunder (second-round effects) yang dapat menjalar ke sektor logistik perkotaan, jasa transportasi, hingga distribusi barang kebutuhan masyarakat.

“Penyesuaian harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa dampaknya terhadap masyarakat tidak berkembang,” ujarnya.