Breaking News:
DPR RI

Setelah Beraudiensi dengan IDI, Baleg Setuju Merevisi UU Pendidikan Kedokteran

Mayoritas fraksi di DPR setujui merevisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok)terutama mengenai Dokter Layanan Primer (DLP).

www.dpr.go.id
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas fraksi di DPR menyetujui melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) disetujui mayoritas fraksi di DPR. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas fraksi di DPR menyetujui merevisi UU tersebut mengenai Dokter Layanan Primer (DLP). 

“Kesimpulannya positif, hampir semua Fraksi di Baleg memberikan dukungan revisi UU Dikdok, terutama DLP,” ungkap Supratman saat beraudiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/07/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IDI Oetama Marsis menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah, diantaranya ialah penyisipan istilah profesi baru yakni Dokter Layanan Primer (DLP) yang dianggap tidak sejalan dengan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Alasannya, dokter yang belum memiliki sertifikat DLP tidak bisa melakukan praktik kesehatan kepada masyarakat dan akan memiliki dampak hukum kepada dokter umum yang tetap melayani praktik.

Akibatnya, dokter yang tidak bersertifikasi DLP harus melanjutkan pendidikan lagi selama dua tahun.

Sementara itu, anggota Baleg Adang Sudrajat juga menilai dengan dimasukkannya DLP dalam UU Dikdok sangat riskan karena akan mengundang tenaga kerja dokter asing masuk ke Indonesia.

Pertama, DLP akan memperpanjang masa pendidikan. Kedua, para dokter terancam tidak bisa praktik jika tidak mengikuti DLP.

 “DLP ini memang pilihan tapi nantinya akan ada restriksi dokter yang tidak memiliki DLP. Itu kan sama saja, kayak dianggap bukan dokter,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, adanya regulasi tersebut membuat para dokter akan memperpanjang masa pendidikannya dan secara tidak langsung memperlambat mereka menjadi spesialis. Hal ini dikhawatirkan akan membuka peluang kepada dokter asing untuk mengisi kekosongan tersebut. 

“Ini sangat berbahaya karena akan mengundang orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Dokter kita sibuk DLP, sementara dokter asing masuk,” imbuh politisi Fraksi PKS itu.

Selanjutnya, Baleg akan mengkaji lebih dalam mengenai UU Dikdok dan akan membentuk Panitia Kerja (Panja). 

“Baleg akan undang Kemenkes, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan IDI untuk duduk bersama membentuk Panja,” ujar Supratman.  (Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved