Ketua Timwas Haji Kunjungi Pemondokan Sektor 7, Evaluasi Kartu Nusuk dan Koordinasi Lintas Sektor

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan langsung ke tempat pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, tepatnya di Hotel 701 Burj Al Wahdah Al Mutamayyiz, Makkah, pada Selasa (3/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap secara langsung keluhan serta aspirasi para jemaah yang berasal dari daerah pemilihannya (dapil).

Cucun menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi," ungkap Cucun.

Ia menegaskan bahwa semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan pelayanan jemaah oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berjalan dengan prinsip aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan ibadah.

Dalam dialog bersama jemaah dan petugas sektor, Cucun mengungkapkan sejumlah keluhan yang masih menjadi perhatian serius, mulai dari keterlambatan distribusi kartu haji (kartu nusuk), hingga persoalan koordinasi antarpenanggung jawab di lapangan.

"Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima kartu Nusuk. Padahal, puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai," jelasnya.

Baca juga: Imbau Jemaah Jaga Stamina, Timwas DPR: Kurangi Umrah Jelang Puncak Haji

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (DAKER), kepala sektor, hingga Ketua Kloter.

"Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan Ketua Kloter," ujarnya.

Salah satu hal yang disoroti adalah peran perusahaan penyedia layanan hotel atau syarikah yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Cucun menilai pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan, dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.

"Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau Kepala Sektor tidak bisa, harus diteruskan ke Kepala Daker. Kalau Daker tak mampu, harus bicara ke Direktur Haji Luar Negeri. Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH?" tegas Cucun.

Kunjungan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan koordinasi antar sektor, sehingga pelaksanaan puncak ibadah haji dapat berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat beribadah dengan aman serta tertib. (*)

Baca juga: Mengintip Kerja Layanan Kawal Haji: dari Kartu Nusuk, Tersesat hingga Minta Bantu Tawar Ongkos Taksi