Breaking News:
DPR RI

Jaga Stabilitas Pangan saat Pandemi dengan Menerapkan Nilai Pancasila

Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa pemerintah harus segera merumuskan langkah-l

Ist/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel saat memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, III, IV, dan Pimpinan Banggar dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (8/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah konkrit dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia, terlebih lagi saat sedang terdampak pandemi.

“Pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah konkret dan tetap fokus pada peningkatan produksi pangan, distribusi dan menjaga harga pangan agar tetap stabil di masa pandemi Covid-19,” ungkap Rachmat dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, III, IV, dan Pimpinan Banggar dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Bulog, Wakapolri, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (8/6/2020).Menjaga stabilitas pangan Indonesia di masa pendemi Covid-19 ini, salah satunya dengan cara  menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Misalnya dengan selalu mengutamakan dan mencintai produk indonesia. Termasuk juga mengedepankan produksi pangan dalam negeri.

Baca: DPR Minta Menteri Agama Pastikan Kebenaran Informasi Arab Saudi dibolehkan Ibadah Haji

“Kita harus bisa mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk kebutuhan masyarakat. Jika semua itu diterapkan melalui konsumsi pangan lokal, maka Indonesia tidak akan tergantung lagi pada produk pangan impor,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Terkait dengan pendistribusian bahan pangan ke seluruh wilayah Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini, Rachmat berharap agar semua itu dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi saat ini beberapa wilayah di Indonesia tengah dan akan memasuki tatanan kehidupan baru.

Baca: DPR Bertekad Hasilkan UU Pemilu yang Berlaku Hingga 20 Tahun

Tugas pemerintah selanjutnya adalah terus mengedukasi dan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan dalam situasi new normal tersebut kepada masyarakat luas. Mengingat hal tersebut (protokol kesehatan) akan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi baru yang harus selalu dilakukan masyarakat Indonesia. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved