Dorong Program Prioritas, Sarifah Suraidah Tekankan Penguatan Akses Pembiayaan UMKM dan Pertanian

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah menegaskan pentingnya penguatan akses pembiayaan produktif bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. 

Menurut Sarifah, UMKM dan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM mencakup 99,99 persen pelaku usaha, menyerap 97% tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. 

Sementara di sektor pertanian, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95%.

“Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8?lam beberapa tahun mendatang,” ujar Sarifah.

Namun demikian, Sarifah menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan. Hingga Januari 2025, hanya 19,84?ri total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM, sementara kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.400 triliun yang perlu segera diatasi.

Baca juga: BI Rate Turun, Ketua Komisi XI DPR RI Tekankan Pentingnya Dampak ke Sektor Riil

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah bersama lembaga keuangan telah menempuh sejumlah langkah, di antaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan 60% difokuskan ke sektor produksi, termasuk pertanian. BRI, BNI, dan Bank Mandiri tercatat menjadi penyalur utama dengan portofolio signifikan di sektor pertanian.

Sarifah menambahkan, agar pembiayaan benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat, diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah. Salah satunya dengan memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah. 

Selain itu, strategi lain juga mencakup pengoptimalan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola pembiayaan. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran koperasi pertanian dan UMKM melalui dukungan LPDB-KUMKM dengan syarat yang lebih fleksibel, serta meluncurkan program khusus untuk mendorong usaha mikro naik kelas (graduasi usaha) sehingga mampu berkembang menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih berdaya saing. 

“Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah.

Dengan penguatan akses pembiayaan, Sarifah optimistis Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif.

Baca juga: Capaian Investasi Hulu Migas Tertinggi, Yulisman Nilai Regulasi Ini Harus Segera Direvisi