Polda Metro Jaya Tanggapi Desakan Penetapan Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya memberikan tanggapan terkait desakan penetapan tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Desakan itu disampaikan Peradi Bersatu bersama relawan Jokowi di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (9/10/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menerangkan sampai saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan.

"Masih berjalan proses penyidikan itu ada tahapan-tahapannya, penyidikan masih berlanjut pendalaman pemeriksaan saksi-saksi," terang Ade Ary kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Terkait dengan desakan penetapan tersangka, hal itu menjadi kewenangan penyidik.

"Nanti kita pastikan lagi ke penyidik," pungkasnya.

Sebelumnya, Peradi Bersatu bersama relawan Jokowi mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. 

Hal itu diungkapkan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Lobby Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ade juga menyerahkan dokumen terkait kelanjutan perkara tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, dan penyidik Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Kami meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum baru menjadi tersangka atas para terlapor karena telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti," ucapnya.

Pihaknya berharap penyidik tidak membiarkan para terlapor terus mengulang perbuatannya yaitu menyebarkan fitnah, kebencian, kebohongan, hasutan, dan adu domba antar anak bangsa.

Menurut Ade, sesuai azas hukum mestinya tidak ada lagi keraguan penyidik terkait perkara tudingan ijazah palsu Jokowi untuk naik ke tahap berikutnya.

"Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) harus segera memberikan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya agar tidak bermain-main di ranah hukum, alasan demonstrasi dan lain-lain sebagainya," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan turut mendorong agar dalam bulan ini pihak kepolisian sudah mengumumkan status hukum dari perkara tersebut.

Pihaknya menyatakan tidak akan melakukan intervensi proses hukum di Polda Metro Jaya.