Breaking News:

Ibadah Haji 2021

Legislator PAN: Pembatalan Haji Terlalu Prematur dan Tidak Clear

Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan

Abdel Ghani BASHIR / AFP
Area Mataf Masjidil Haram dibuka kembali setelah sempat ditutup sementara untuk dilakukan sterilisasi. Upaya itu dilakukan demi mencegah mewabahnya virus corona. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi terlalu prematur dan tidak clear.

"Pemerintah seharusnya masih bisa memastikan mendapatkan kuota jamaah haji mengingat sejatinya pemerintah Arab Saudi membuka bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini. Oleh karena itu pembatalan haji yang diumumkan pemerintah terlalu prematur dan tidak clear," ujar Zainuddin, kepada wartawan, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Jalankan Perintah Panglima TNI dan Kapolri, 90 Pasien Isolasi Mandiri di Kudus Dibawa ke Asrama Haji

Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

Menurutnya keputusan yang tidak clear itu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Khususnya kepada penyelenggara ibadah haji dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya," kata dia.

Baca juga: Jemaah Haji Batal Berangkat, Biro Travel Haji Kini Jualan Kurma, Menanti Stimulus Pemerintah

Zainuddin mengungkap di media sosial beredar spekulasi pembatalan tersebut dikaitkan dengan keinginan pemerintah menggunakan dana haji untuk berbagai kepentingan pembangunan di luar haji.

Pihak Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku tidak tahu menahu soal berangkat tidaknya jamaah haji akhirnya harus melakukan klarifikasi. BPKH menyatakan dana haji aman dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan lain, termasuk untuk kepentingan investasi di bidang pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian publik masih banyak yang menyangsikan penjelasan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Pasalnya selama ini BPKH juga kurang transparan menjelaskan arus kas dana haji.

Spekulasi penggunaan dana haji di luar peruntukannya itu, kata Zainuddin, semakin menguat di tengah-tengah isu pemerintah kesulitan pendanaan pembangunan.

Baca juga: Nurhidayat Haji Haris Dicoret Dari Timnas Indonesia Bikin Kaget Dokter Bhayangkara FC

Sumber pajak tidak bisa mencapai target yang diharapkankan. Sempat Menteri Keuangan usul dalam raker dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membuka tax amnesty jilid II.

Sementara sumber dana pinjaman luar negeri menurut laporan BPS hutang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun yang berarti mencapai 41,18 persen rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dari awal tahun 2021 di angka 38,68 persen.

Selain itu, Zainuddin mengatakan ada yang mengira di masa Covid-19 pemerintah Arab Saudi masih menutup Masjidil Haram. Namun sebagaimana diketahui, melalui surat Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang dilansir sejumlah kantor berita belakangan ini, dinyatakan pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60.000 jemaah melaksanakan haji tahun ini. Dinyatakan pula bahwa 45.000 di antaranya dizinkan berasal dari luar negeri.

"Oleh karena terlalu prematur dan menimbulkan kontroversi, disarankan agar pemerintah bersikap transparan dan kembali membuka komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah Arab Saudi guna mendapatkan kuota," tegas anggota DPR asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.

"Langkah serius diperlukan bukan hanya untuk menghapus spekulasi tetapi lebih penting dari itu semua agar jamaah haji kita yang sudah antri puluhan tahun bisa berangkat sesuai kuota yang diperoleh tahun ini," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved