Wacana Kuota Haji RI Dipangkas 50 Persen, DPR: Kami Akan Protes Keras ke Pemerintah Saudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyatakan sikap tegas menolak rencana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen oleh Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menegaskan pihaknya akan melakukan protes jika wacana tersebut benar-benar diberlakukan.

"Jadi, saya enggak tahu apakah itu dikurangi demi kualitas pelayanan, kaya gitu, tapi tentu kita akan protes," ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Maman mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Indonesia kepada dua kementerian di Arab Saudi, yakni Kementerian Haji dan Kementerian Pariwisata.

Ia menekankan pentingnya menambah, bukan mengurangi, kuota haji bagi jemaah Indonesia.

Kuota Mandiri Dikhawatirkan Dominan

Menurut Maman, jika kuota haji ditambah, pemerintah Arab Saudi cenderung mendorong peningkatan porsi jalur mandiri karena lebih menguntungkan secara finansial bagi pihak penyelenggara di sana.

"Oke, kalau ditambah, maka mandirinya agak diperbanyak supaya untungnya masuk ke mereka semua," katanya.

Baca juga: DPR Usulkan Pembentukan Pansus Evaluasi Pelayanan Haji 2025

Namun, ia mengingatkan bahwa dominasi jalur mandiri bisa menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di masyarakat. Sebab, banyak warga Indonesia yang harus menunggu bertahun-tahun di jalur reguler yang biayanya lebih terjangkau.

"Nah, kalau mandirinya ditambah, itu persoalan juga buat kita, karena ada orang-orang yang juga tidak rela," ujarnya.

Wacana Pemangkasan Kuota dari Arab Saudi

Sebelumnya, Ketua Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkap adanya wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen.

Hal itu disampaikannya usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025), dalam rangka evaluasi musim haji 2025 dan persiapan 2026.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," kata Irfan dalam keterangan tertulis.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan haji tahun depan akan berpindah dari Kementerian Agama ke BP Haji. Sistem manajemen baru akan diterapkan dan menjadi salah satu alasan negosiasi masih berlangsung.