DPR Usulkan Pembentukan Pansus Evaluasi Pelayanan Haji 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Muslim mengatakan, usulan ini ia sampaikan setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, dan transportasi selama puncak pelaksanaan haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari website resmi DPR RI, Rabu (11/6/2025).

Dia menyoroti berbagai persoalan teknis yang menimpa jemaah, termasuk keterlambatan distribusi makanan dan transportasi yang tidak memadai. 

Muslim menegaskan bahwa sejumlah jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam. Bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. 

Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," ucap Muslim.

Baca juga: Tunggu Bukti Dugaan Pelanggaran UU, Ketua Timwas: Usulan Pembentukan Pansus Haji Masih Dikaji

Muslim berpendapat, Pansus ini penting untuk menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. 

“Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tetapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tutur Muslim.
 
Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. 

Dia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” imbuhnya.