Puan Maharani Bicara Peluang DPR Bentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan peluang DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025. 

Wacana ini mencuat setelah munculnya sejumlah kritik dari Pemerintah Arab Saudi terhadap teknis penyelenggaraan haji oleh Indonesia.

Satu di antara poin krusial dalam nota diplomatik yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi adalah tingginya angka kematian jemaah asal Indonesia. 

Sebelum puncak haji dimulai, jemaah Indonesia disebut menyumbang sekitar 50 persen dari total kematian jemaah internasional.

Menanggapi hal itu, Puan menjelaskan bahwa poin-poin dalam nota diplomatik tersebut sudah ditangani sebelum puncak ibadah haji berlangsung.

"Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Adapun lima poin yang dimaksud meliputi: ketidaksesuaian data jemaah antara sistem E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan; persoalan pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah akibat perbedaan syarikah dalam satu kloter; ketidaksesuaian penempatan hotel; masalah kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi; serta pembayaran Dam bagi jemaah haji Tamattu.

Baca juga: Tunggu Bukti Dugaan Pelanggaran UU, Ketua Timwas: Usulan Pembentukan Pansus Haji Masih Dikaji

Meski persoalan-persoalan tersebut telah ditangani sebelumnya, Puan menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tetap penting agar berbagai kendala tidak kembali terjadi pada musim haji tahun berikutnya.

"Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Puan juga mengungkapkan bahwa DPR akan segera menggelar rapat evaluasi bersama Komisi VIII dan pimpinan DPR yang turut menjadi bagian dari Tim Pengawas Haji (Timwas) tahun ini di Arab Saudi.

"Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII," ungkap Puan.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut Cholil Qoumas, KPK Bicara Peluang Periksa Eks Menteri Agama

Jika dari hasil evaluasi ditemukan banyak hal yang perlu diperbaiki secara mendalam, Puan tidak menutup kemungkinan pembentukan Pansus Haji oleh DPR RI.

"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," pungkasnya.