Wamen Dahnil Perkirakan Kebocoran Dana Haji 30 Persen dari Rp 17 T Salah Satu Penyebab Mahalnya BPIH

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah berupaya menekan potensi kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memperkirakan kebocoran dana haji mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 17 triliun.

Baca juga: KPK Bongkar Skema Berlapis Korupsi Kuota Haji, Ada Juru Simpan di Tiap Level

Dia mengatakan potensi kebocoran itu menjadi salah satu penyebab mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

Kemenhaj menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pengadaan haji.

"Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," kata Dahnil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Haji, Jakarta, Selasa (30/9/2029). 

Dahnil menjelaskan struktur biaya penyelenggaraan haji yang mencapai Rp 17 triliun terbagi dalam 10 proses pengadaan utama, dengan beberapa pos anggaran terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.

Dahnil mengungkapkan dalam 10 tahapan proses pengadaan haji, potensi kebocoran diperkirakan bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun. 

"Dari 17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp 5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran," ujarnya.

Baca juga: Rekrutmen Petugas Haji Tahun 2026 Dibuka November 2025, Bakal Dilatih di Barak Selama 4 Minggu

Dahnil menyebutkan salah satu contoh efisiensi yang telah berhasil dilakukan adalah pada layanan syarikah. 

Tahun lalu, biaya layanan syarikah per orang mencapai 2.300 riyal. 

Meski begitu, pada tahun ini setelah melalui proses lelang yang terbuka, biaya tersebut berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal.

"Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp 180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki," ujarnya.

Menurut Dahnil, dengan menurunnya kebocoran dalam pengadaan, pemerintah dapat lebih mudah menurunkan BPIH, meskipun secara finansial tantangan tetap besar karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.