Komisi VIII DPR RI Minta Ada Skenario Darurat Antisipasi Kepadatan saat Puncak Haji  

Laporan Hasim Arfah, Wartawan Tribun-timur.com dan Media Centre Haji 2026 dari Arab Saudi

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat secara matang menjelang puncak ibadah haji.
• Kepadatan saat di fase di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) diminta segera diantisipasi.
• Kepadatan jemaah haji di fase Armuzna, kemacet atau bus terlambat perlu solusi cepat, maka di sinilah perlu skenario darurat.  

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH — Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat secara matang menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala teknis yang kerap terjadi saat jutaan jemaah bergerak secara bersamaan.

Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Izin KBIH Dicabut usai Temuan Tenda Haji Dikapling

Menurut Marwan Dasopang, hingga saat ini pelayanan jemaah haji Indonesia masih berjalan baik dan belum ditemukan kendala besar dalam operasional haji 2026. 

DPR pun terus memberikan dukungan kepada pemerintah agar kualitas pelayanan tetap terjaga hingga puncak haji selesai.

“Kami ingin mendorong pemerintah agar pelayanan kepada jemaah benar-benar yang terbaik. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kendala berarti dan pelayanan masih on the track,” ujar Marwan saat baru tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (21/5/2026). 

Meski demikian, ia menilai fokus utama saat ini harus diarahkan pada kesiapan Armuzna yang selama ini menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Sekarang tinggal fokus di Armuzna. Di situlah yang kita harapkan tidak ada problem,” katanya.

Marwan menyoroti persoalan transportasi yang selama ini sering menjadi tantangan saat Armuzna berlangsung, seperti keterlambatan bus atau armada yang tidak datang tepat waktu. 

Menurutnya, persoalan tersebut memang berada di bawah kewenangan syarikah dan pemerintah Arab Saudi, namun Indonesia tetap harus memiliki langkah antisipasi yang jelas.

“Kalau terjadi macet atau bus terlambat, langkah-langkah daruratnya apa? Jangan sampai jemaah terkatung-katung menunggu kepastian,” ujarnya.

Selain transportasi, Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah mengantisipasi potensi kendala distribusi konsumsi selama fase Armuzna. Marwan mengingatkan pengalaman pada musim haji sebelumnya ketika layanan konsumsi sempat mengalami hambatan.

“Alternatif-alternatif itu harus disiapkan dengan cermat untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi,” katanya.

Ia menambahkan DPR siap mendukung pemerintah untuk melakukan komunikasi lebih intensif dengan otoritas Arab Saudi agar langkah-langkah kedaruratan dapat difasilitasi dengan baik selama puncak haji berlangsung.