Ini Alasan Mengapa Jepang Lebih Berhak atas Pulau Senkaku

Kepulauan Senkaku yang terdiri dari lima pulau dengan luas keseluruhan tujuh kilometer persegi terdiri dari pulau Uotsuri (Diaoyu Dao), pulau Taisho (Chiwei Yu),  Kubajima (Huangwei Yu), pulau Kita Kojima (Bei Xiaodao) dan pulai Minami Kojima (Nan Xiaodao).

Pemerintah Jepang sejak tahun 1930 memperkenankan swasta, keluarga Jepang bernama Tatsuhiro Koga, membeli dan mengelola pulau tersebut dan membayar pajak kepada pemerintah Jepang setiap tahun. Saat ini uang pajak dari pulau itu sekitar 24 juta yen setahun.

Koga membuat usaha (perikanan) Katsuobushi di pulau tersebut sehingga jumlah penduduk menjadi sekitar 200 orang. Setelah perang dunia kedua berakhir, pulau itu yang menjadi bagian dari Okinawa, diambil pihak Amerika Serikat. Lalu tahun 1971 Okinawa termasuk pula pulau Senkaku dikembalikan kepada Jepang. Kepemilikan berganti dari keluarga Koga tahun 1970-an dibeli keluarga Kurihara hingga kini.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1969 mengumumkan bahwa di kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar satu triliun dolar AS kalau dikelola dengan baik. Gara-gara pengumuman PBB tersebutlah, pulau yang tak tertarik bagi siapa pun, kecuali Jepang, akhirnya jadi perhatian dunia terutama China yang langsung ingin merebut balik sampai detik ini kepulauan Senkaku. Ternyata inti persoalan adalah kekayaan alam tersebut

Sidang Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk pulau Senkaku (China menyebut pulau Diaoyu) kepada Jepang. Sejak lepas dari Amerika, hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara China dan Jepang. China tak mengakui kepulauan Senkaku milik Jepang. Persengketaan internasional tak terhindari, muncul  penembakan kapal laut antar kedua negara berulang kali.

Senin, 16 April 2012, Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara, 79, mengumumkan pada konferensi persnya di Washington bahwa pemda Tokyo akan membeli pulau Senkaku milik keluarga Kurihara. Hal ini membuat China meledak marah. Ishihara berhasil mengumpulkan uang sumbangan rela dari masyarakat Jepang dalam empat bulan terakhir ini sebanyak 1,45 miliar yen. Tapi akhirnya persoalan diambil alih pemerintah pusat Jepang dan 11 September menandatangani jual beli kontrak dengan Kurihara.

Bukti Kuat Jepang

Jepang memiliki bukti-bukti kuat kepemilikan kepulauan Senkaku. Setelah kasus tenggelamnya sebuah kapal milik China tahun 1920, sebuah surat resmi tertanggal 20 Mei 1921, dikirimkan oleh Konsul Cina di Nagasaki, Feng Mien, kepada pemerintah Jepang bahwa atas nama Pemerintah China, dia mengakui kepulauan Senkaku sebagai bagian dari Jepang dengan merujuk penulisan kata-kata “Senkaku Islands, Yaeyama District, Okinawa Prefecture, the Empire of Japan".  Surat resmi itu bisa dilihat di Museum Yaeyama, di Okinawa, Jepang.

Bukti kedua, koran harian China, The People's Daily, yang jelas merupakan organ Komite Pusat Partai Komunis China (CPC), pada tahun 1953, beberapa kali pernah menuliskan bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari kekuasaan Jepang.

Bukti ketiga, sejak tahun 1895 hingga tahun 1940, sudah ada pabrik Katsuobushi (pengelupasan/penyerutan ikan) milik orang Jepang. Tahun 1978 kelompok nasional Jepang, Nihonseinensha membangun Mercusuar di pulau Uotsuri Jima. Kemudian Japan Coast Guard (Pasukan Perairan Jepang) mulai mengambil alih penjagaan atas pulau tersebut.

Bukti lain, sebuah buku geografi yang diterbitkan pemerintah Taiwan tahun 1970 dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa kepulauan Senkaku adalah milik kekuasaan Jepang.

Mantan Presiden Republic of China, Lee Teng-hui, seperti dikutip koran Taipei Times tanggal 6 September 2009, mengatakan bahwa kepulauan Senkaku dianggap sebagai bagian dari Okinawa.

Informasi kepemilikan kepulauan Senkaku itulah yang sangat kurang dipublikasikan Jepang ke berbagai negara, sehingga banyak negara tidak tahu permasalahan utamanya. Kelemahan diplomatik Jepang, khususnya mengenai informasi kepulauan Senkaku kepada masyarakat internasional, dimanfaatkan pemerintah China dengan baik dan sangat meyakinkan terutama kepada masyarakatnya bahwa kepulauan itu milik China.

Hal baru yang muncul, mungkin kurang diperhitungkan pemerintah China, adalah kepemilikan internet oleh lebih dari 500 juta masyarakat China, membuat satu info ajakan unjuk rasa, pada saat yang sama menyebar ke berbagai pelosok China, sehingga sedikitnya 57 kota di China, terpicu ajakan unjuk rasa. Hal ini membuat mereka serentak turun ke jalanan umum, membuat kegiatan anti-Jepang semakin merebak luas dan cepat di China. Apalagi setelah kedua pimpinan utamanya berkomentar.

Presiden, Hu Jintao, mengomentari, “Pembelian Diaoyu adalah ilegal dan cacat hukum dan China menentang tegas hal tersebut.” Ditambah lagi komentar PM Cina, Wen Jiabao, “Tidak ada konsesi apa pun soal kepulauan Diaoyu karena menyangkut kedaulatan negara China.”