PM Jepang Shinzo Abe Pusing Dicecar Soal Banyaknya Undangan untuk Nonton Sakura

PM Jepang Shinzo Abe mengaku pusing ketika dicecar pertanyaan terkait banyaknya undangan dikirimkan tahun ini dalam pesta melihat bunga Sakura.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
PM Jepang Shinzo Abe dan Akie sang istri saat berhanami Sakura bersama para artis Jepang termasuk Dewi Soekarno di taman Shinjuku April 2019 lalu. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengaku pusing ketika dicecar pertanyaan terkait banyaknya undangan dikirimkan tahun ini dalam pesta melihat bunga Sakura, ber-hanami di Taman Shinjuku Tokyo yang mencapai lebih dari 18.000 orang.

"Luar biasa banyak undangan 18.200 orang meningkat drastis dari 13.700 orang pada tahun 2014. Itu kan uang pajak masyarakat dihambur-hamburkan. Apa bisa kita lihat daftar lengkap undangan tersebut?" tanya Tamura, anggota Partai Komunis Jepang di rapat parlemen, Selasa (12/11/2019).

Alasan meminta daftar tersebut karena itu acara masyarakat umum dan sebagai wakil masyarakat di parlemen berhak melihat daftar tersebut.

PM Jepang Shinzo Abe menolak daftar lengkap tersebut dengan alasan privasi masing-masing orang.

"Yang pasti kita undang para anggota diplomat asing, para pejabat pemerintah, para wakil guru dan pemuka masyarakat, asosiasi murid dan orang tua (PTA) serta artis dan sebagainya," kata dia.

Berhanami, minum dan makan bergembira ria di bawah pohon Sakura di Taman Ueno Tokyo
Berhanami, minum dan makan bergembira ria di bawah pohon Sakura di Taman Ueno Tokyo (Foto: Richard Susilo)

Baca: Viral Warung Angkringan ala Yogyakarta Muncul di Jepang, Ternyata Seniman Ini Penggagasnya

Baca: Pengawasan Pemagang Asing ke Jepang akan Semakin Diperketat

Undangan tersebut diatur dengan baik di Komite Khusus Revitalisasi Regional Dewan Perwakilan Rakyat, dan daftar undangan segera dikonfirmasikan dengan pejabat pemerintah.

"Daftar Pengamatan Bunga Sakura didasarkan pada pendapat dari berbagai kementerian dan lembaga. Kami telah menyelesaikannya di Sekretariat Kabinet dan Kantor Kabinet, dan saya pikir prosesnya tepat. Saya ingin terus mengatur undangan dengan cara yang sama seperti sebelumnya," kata Yukihiro Otsuka, Kepala Sekretaris Kabinet Kantor Kabinet kepada Komite Khusus Penciptaan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen undangan tersebut dengan masa retensi kurang dari satu tahun, dibuang segera setelah pertemuan berakhir.

Baca: Manulife Genjot Performa Karyawan lewat Program Kaizen

Baca: Proyeknya Rugi di Indonesia, Perusahaan Mitsui E & S Holdings Akan PHK 1000 Karyawannya di Jepang

Untuk mengundang 18.200 orang tersebut pemerintah mengeluarkan dana sekitar 57 juta yen.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved