Virus Corona
Donald Trump Rilis Tiga Fase Pembukaan Lockdown AS, Negara Bagian akan Lakukan Ini Secara Bertahap
Presiden Donlad Trump memberikan panduan kepada para gubernur negara bagian untuk membuka perekonomiannya kembali.
Penulis:
Ika Nur Cahyani
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Pada saat Covid-19 masih menjamur di Amerika Serikat, Presiden Donlad Trump memberikan panduan kepada para gubernur negara bagian untuk membuka perekonomiannya kembali.
Menurut laporan BBC, langkah ini untuk dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
Pedoman untuk membuka Amerika kembali menguraikan tiga fase di mana negara bagian secara bertahap mengurangi lockdown-nya.
Baca: Donald Trump Sebut AS Sudah Lewati Puncak Pandemi, Kini Bersiap akan Buka Kembali Amerika
Baca: Jadi Sumber Donor Terbesar, Donald Trump Malah Memotong Dana untuk WHO, Tedros Adhanom Ungkap Kecewa
Trump berjanji para gubernur akan menangani proses ini sendiri, sementara dia dan pemerintah federal akan membantu.
AS memiliki 677.570 kasus yang dikonfirmasi dan 34.617 kematian akibat virus corona.
Presiden AS ini juga menegaskan bahwa negara bagian bisa mulai membuka wilayahnya kembali bulan ini.
"Amerika ingin terbuka dan orang Amerika ingin terbuka," katanya.
"Penguncian nasional bukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan," imbuh Trump.

Dia mengatakan bahwa penguncian yang berkepanjangan berisiko menimbulkan korban serius pada kesehatan masyarakat.
Trump juga memperingatkan masalah mental seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, penyakit jantung dan lainnya akan meningkat bila lockdown diperpanjang.
Warga yang sehat akan dapat kembali bekerja jika kondisinya memungkinkan.
Meski lockdown dicabut, warga Amerika akan terus diingatkan untuk menjaga jarak sosial dan tetap tinggal di rumah jika tidak sehat.
Trump mengatakan bahwa pembukaan kembali ekonomi AS akan dilakukan dengan hati-hati, dan meminta para gubernur begerak sesuai perhitungan mereka.
Namun agaknya keputusan Trump ini dirasa kurang baik oleh pemimpin Partai Demokrat, Nancy Pelosi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS itu menilai pedoman baru tersebut tidak konsisten.