Breaking News:

Virus Corona

Media Asing Sebut Tes Covid-19 di Indonesia Telah Menjadi 'Ladang Bisnis'

Keputusan menerapkan 'new normal' diambil pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi meski pandemi belum berakhir.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews/Jeprima
Foto ilustrasi. 

"Kasus [penyalahgunaan] yang lain adalah syarat rapid test untuk ujian masuk perguruan tinggi di Surabaya atas inisiatif wali kota," tutur Alvin Lie kepada Hellena Souisa dari ABC.

Alvin menduga berbagai persayaratan yang menyertakan 'rapid test' menjadi ladang uang bagi beberapa pihak tertentu.

"Aturan-aturan ini tentu saja telah membuat rapid test menjadi bisnis dan komersil. Yang kami khawatirkan ini adalah siapa importir besarnya, mungkin yang terjadi bukan monopoli, tapi oligopoli," kata Alvin.

Pandu Riono juga sependapat soal komersialisasi 'rapid test' yang menjadi syarat perjalanan dan meminta tes ini dihentikan sebab yang diuji adalah antibodi, bukan virus.

"Ada unsur-unsur lain soal uang di sini. Saya menduga ada unsur ekonominya karena rapid test tidak bisa mendeteksi COVID-19. Enggak ada gunanya," tutur Pandu.

Ia menambahkan, jika 'rapid test' tidak dihentikan, maka masyarakat sendiri yang rugi, karena banyak uang negara yang harusnya bisa dibelanjakan untuk menambah kapasitas tes PCR malah digunakan membeli rapid test.

Baca: Mabuk, Turis Asal Inggris Ini Tiba-tiba Batuk dan Mengaku Terkena Covid-19

Sebelum pemerintah menetapkan tarif tertinggi 'rapid test', Muhammad Sholeh, warga Surabaya, Jawa Timur, mengajukan uji materi atas Surat Edaran Gugus Tugas yang mewajibkan rapid test untuk bepergian ke Mahkamah Agung.

Ia menilai, biaya yang mahal membuat tes hanya bisa diakses orang mampu dan hanya akan menguntungkan rumah sakit.

Merasa pemberlakuan biaya maksimal tidak menyelesaikan masalah, baik Ombudsman RI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi dan Kedokteran Laboratorium Indonesia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menghapus 'swab' atau 'rapid test' dalam syarat perjalanan.

"Kami akan sampaikan ke Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, untuk tidak menggunakan tes, baik rapid maupun PCR sebagai syarat perjalanan maupun berbagai pelayanan publik, kecuali untuk layanan medis," ucap Alvin.

Menurutnya, menjalankan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, memakai masker dan mengatur jarak, sudah cukup sebagai syarat melakukan perjalanan.

"Apa bedanya orang yang naik bus dan pesawat terbang? Bahkan lebih berisiko mereka yang naik bus karena pesawat menggunakan filter sehingga udaranya sebenarnya lebih baik," tambah Alvin.
Penanganan COVID-19 harus dipimpin langsung presiden

Berangkat dari pengalaman penanganan COVID-19 selama empat bulan terakhir di Indonesia, baik Pandu dan Alvin sama-sama sepakat jika pandemi COVID-19 tidak bisa diselesaikan secara 'ad hoc' dan harus sistematik.

Menurut Pandu, selain peningkatan kapasitas tes dan contact tracing yang agresif, serta pesan yang kuat pada publik, pemerintah harus mawas diri memikirkan mengapa langkah yang diambil selama ini belum berhasil, termasuk mengevaluasi seberapa optimal peranan Gugus Tugas.

Pandu Riono berpendapat, pendekatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas selama ini tidak tepat, sehingga sebaiknya penanganan COVID-19 dikembalikan ke sistem penyelenggara pemerintahan.

"Presiden yang memimpin langsung, kemudian semua Kementerian bergerak sesuai tupoksinya," kata Pandu.

Pandu mencontohkan, dalam kasus rapid test, Gugus Tugas mungkin bisa membuat regulasi, tapi tidak bisa mengontrol kualitas rapid test di Indonesia.

"Yang punya sistem dan bisa mengontrol sesuai tupoksi semua alat kesehatan di Indonesia itu Kemenkes," jelasnya.

Sementara Alvin Lie menilai, karena presiden sudah mencanangkan pandemi ini sebagai kondisi bencana dan kedaruratan nasional, presiden harus langsung menjadi penanggungjawabnya.

"Perkara Presiden mau membentuk task force, itu sifatnya hanya membantu, tapi penanggungjawabnya harus presiden karena ini isu nasional, bukan sektoral lagi."

"Contohnya, kebijakan ekonomi saja, kan nggak mungkin ditangani Gugus Tugas," tambah Alvin.

Ia menambahkan, meskipun ada unsur Kementerian Kesehatan dalam Gugus Tugas, tapi kewenangannya tidak seperti kalau mereka membuat kebijakan sendiri.

Kurva terus naik, tes PCR harus digenjot
Sampai Senin (13/07) jumlah kematian di Indonesia akibat COVID-19 jika dihitung dengan cara hitung WHO menurut catatan Kawal COVID-19 adalah sebanyak 12.419 orang.

Artinya, Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan angka kematian tertinggi di Asia setelah India (23.727) dan Iran (13.211).

Sementara jika dilihat dari jumlah kasus akumulatif, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini adalah 78.572 kasus, hampir mendekati China yang mencatat 83.611 kasus.

Sampai berita ini diturunkan, angka rata-rata pengetesan harian di Indonesia menurut data Kawal COVID-19 masih di angka 11.344 dengan 'positive rate' keseluruhan 12.24 persen, masih jauh di bawah syarat WHO yakni 40.000 orang tes per hari.
Berdasarkan laporan terbaru WHO tanggal 8 Juli, hanya DKI Jakarta yang memenuhi syarat minimum pengetesan WHO, sementara jumlah tes PCR di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan DIY masih di bawah 0,5 per 1.000 penduduk per pekan.

Jumlah 'positivity rate' atau rasio antara temuan kasus dengan tes PCR di Jawa, tertinggi adalah Jawa Timur mencapai 30 persen, kemudian Jawa Tengah sekitar 20 persen.

Melihat angka tes PCR yang rendah, dikhawatirkan kondisi penularan di masyarakat sebenarnya tinggi tapi tidak terdata karena belum dites.

Salah satu cara untuk memaksimalisasi kapasitas tes harian menurut Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19 adalah dengan memprioritaskan tes untuk mereka yang berstatus OTG dan ODP.

Ini karena mereka yang PDP, apalagi yang menunjukkan gejala, umumnya sudah dirawat dan kecil kemungkinannya masih beraktivitas di luar rumah, sementara OTG dan ODP masih bisa.

"Kalau nggak dites, mereka nggak tahu mereka sakit dan berpotensi menularkan. Apalagi positivity rate antara PDP, ODP, dan OTG nggak berbeda jauh," kata Elina.

Sementara menurut Pandu, jika PCR tidak memungkinkan, isolasi menjadi mutlak.

"Nggak ada maaf untuk mengatakan tes PCR kita kurang. Kalau memang nggak bisa PCR, ya sudah, isolasi."

"Jangan kemudian dijadikan alasan lagi, karena PCR kita kurang, kemudian rapid test saja lagi," pungkas Pandu.

Artikel ini telah tayang di situs abc.net.au dengan judul bahasa Indonesia "New Normal Indonesia: Kasus Penularan Naik, Tes Corona Jadi Ladang Bisnis" 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved