Minggu, 11 Januari 2026

Emirat Arab Hapus Aturan Boikot Terhadap Israel yang Berlaku Sejak 1972

Keputusan baru ini membuat legal bagi warga Emirat, perusahaan, dan organisasi untuk memiliki hubungan langsung ke Israel.

Editor: Setya Krisna Sumarga
KARIM SAHIB, Ahmad GHARABLI / AFP
FOTO: Israel dan UEA sepakat menormalisasi hubungan diplomatik. Negara Yahudi tersebut setuju untuk menghentikan pencaplokan lebih lanjut atas wilayah Palestina. Ada beberapa negara yang diprediksi mengikuti jejak UEA 

TRIBUNNEWS.COM, ABU DHABI - Uni Emirat Arab telah menghapus undang-undang tahun 1972 yang melarang kesepakatan apa pun dengan Israel.

Pencabutan ini membuka jalan bagi Emirat Arab untuk menandatangani serangkaian perjanjian bilateral dengan negara Yahudi tersebut.

Keputusan pembatalan undang-undang boikot Israel telah ditandatangani Presiden UEA, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Kabar dari Abu Dhabi ini diwartakan kantor berita Emirates (WAM) dikutip Russia Today, Sabtu (29/8/2020).

Keputusan boikot Israel itu pada 1972 ditandatangani orang yang sama yang mencabutnya. Keputusan baru ini membuat legal bagi warga Emirat, perusahaan, dan organisasi untuk memiliki hubungan langsung ke Israel.

Penduduk di UEA akan dapat melakukan perjalanan ke Israel, melakukan bisnis dengan perusahaan Israel, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain tanpa kesulitan.

Baca: Setelah Normalisasi Hubungan, Israel dan UEA Sepakat Kerjasama Tanggulangi Covid-19

Baca: Trump Berharap Arab Saudi Ikuti Jejak UEA Normalisasi Hubungan dengan Israel

Keputusan tersebut sangat signifikan menyusul pengumuman normalisasi hubungan UEA dan Israel yang dimediasi Washington.

UEA-israel sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik formal dan membangun kerangka kerja hubungan bilateral.

Bahkan kedua negara sudah melangkah sangat jauh, bersama-sama membangun pos pengawasan intelijen di Pulau Socotra, milik Yaman di Teluk Aden.

Keputusan Emirat menormalisasi hubungan dengan Israel menimbulkan kemarahan dan kontroversi di dunia Arab.

Turki menuduh Abu Dhabi mengkhianati Palestina demi keuntungan egois. Perjanjian normalisasi mengatakan Israel akan menunda usulan aneksasi wilayah Palestina yang telah mereka duduki.

Namun Perdana Menteri Isreali Benjamin Netanyahu secara de facto menolak ketentuan tersebut, dengan mengatakan rencana pemerintahnya tidak berubah.

UEA tidak memiliki hubungan formal dengan Israel sejak pembentukannya sebagai federasi berdaulat dari tujuh monarki Arab pada awal 1970-an.

Sheikh Khalifa yang juga merupakan emir Abu Dhabi ini menjabat sebagai presiden Emirat sejak 2004, menggantikan ayahnya, Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Presiden Israel Reuven Rivlin mengatakan putra mahkota Abu Dhabi akan segera menjadi tamu kehormatan di Yerusalem setelah kedua Negara berdamai.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved