4 Kekhawatiran Besar Jika Biden Jadi Presiden AS, Termasuk soal Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang telah dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2020 yang lalu, menjadi momen bersejarah bagi negeri Paman Sam.

Pertarungan sengit antara Donald Trump dari Partai Republik melawan Wakil Presiden di era Presiden Obama, Joe Biden yang mewakili Partai Demokrat, berhasil dimenangkan oleh Biden setelah berhasil meraih 290 suara elektoral sejauh ini.

Kemenangan ini tentunya juga akan berdampak terhadap perubahan berbagai sektor seperti politik, keamanan dan perekonomian global.

Baca juga: Kalah di Pilpres AS, Donald Trump Kabarnya Bakal Diceraikan Istri

Berikut rangkuman Tribunnews.com, Senin (9/11/2020):

1. Perang dagang

Grant Thornton Indonesia melihat kemenangan Biden akan menurunkan tensi perang dagang antara Amerika dan China.

Kondisi ini dapat mendorong nilai komoditas global secara umum dan menjaga pasar keuangan global tetap stabil.

Tentunya kedua hal tersebut akan menguntungkan ekspor dan nilai tukar Indonesia.

Namun di sisi lain, turunnya tensi perang dagang dapat mengurangi rencana investor di China untuk memindahkan pabriknya ke negara lain yang belakangan ini cukup menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ini, sehingga bukan tidak mungkin muncul risiko terhambatnya arus aliran investasi asing langsung (FDI).

“Kemenangan Joe Biden diharapkan dapat membawa sentimen positif bagi perekonomian Indonesia dengan perubahan kebijakan ekonomi yang akan diambil Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan yang berbeda dari pemerintahan saat ini," ujar Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengutip siaran persnya, Minggu (8/11/2020).

2. Perang di Timur Tengah

Posisi kandidat presiden demokratik Joe Biden dalam kesepakatan Iran dapat mengarah pada "konfrontasi dengan kekerasan" antara kedua negara.

Harian lokal The Jerusalem Post melaporkan, mengutip seorang menteri Israel.

"Biden telah lama mengatakan secara terbuka bahwa dia akan kembali ke perjanjian nuklir," kata Menteri Pemukiman Tzachi Hanegbi.

Hanegbi mengatakan sebagian besar orang Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melihat kesepakatan 2015 sebagai "salah dan itu meremehkan."