Iran Peringatkan AS, Akan Perkarakan Washington ke Mahkamah Internasional

TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN –Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengumumkan negaranya secara resmi memperingatkan AS mereka akan mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.

Dikutip kantor berita Mehr News, Khatibzadeh mengatakan, sebuah memorandum telah dibuat dan dikeluarkan, diserahkan ke Amerika Serikat melalui Kedutaan Swiss di Teheran.

"Jika AS tak menghentikan tindakan ilegalnya terhadap diplomat Iran di PBB, Bank Dunia, dan IMF yang berlokasi di Amerika, Teheran akan komplain ke Mahkamah Internasional," kata Khatibzadeh dikutip Al Masdar News, Senin (18/1/2021).  

Baca juga: Ilmuwan Nuklir Terkemukanya Dibunuh di Dekat Teheran, Iran Tuduh Israel dan Akan Balas Dendam

Baca juga: Iran Incar Donald Trump dan 47 Pejabat AS yang Berperan Bunuh Jenderal Qassem Soleimani

Baca juga: Drone AS yang Bunuh Jenderal Qassem Soleimani Diberi Izin Terbang oleh Otoritas Irak

"Pemerintah AS selalu menganiaya para diplomat Iran dan keluarganya yang bekerja di organisasi internasional di AS, dan tindakan ini telah mengganggu kerja diplomat Iran dan beberapa negara lain," imbuhnya.  

“Pemerintah Amerika Serikat, meskipun berjanji untuk menjadi tuan rumah bagi banyak organisasi internasional, tidak pernah menjadi tuan rumah yang layak,” tegasnya.

Perang kata-kata menjurus ke konflik fisik terus berlangsung antara Iran dan Washington. AS belum lama ini mengirimkan dua pengebom strategis B-52 Superfortres sebagai cara menggertak Iran.  

Pada Desember 2020, Iran mengecam AS karena memamerkan kekuatan di Teluk Persia ketika kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia, dikawal kapal-kapal perang  lain, menyeberangi Selat Hormuz.

Teheran berulang-ulang menuntut Washington menghentikan "petualangan ekstrateritorial" dan menahan diri dari apa yang disebut Teheran sebagai kebijakan mencampuri dan menyebarkan perpecahan di antara negara-negara di kawasan itu.

Iran telah berulang kali menyerukan kepada AS, yang memiliki beberapa pangkalan militer di Timur Tengah, termasuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Irak, dan UEA, untuk menarik pasukannya dari Timur Tengah.

Secara khusus, Zarif mendesak administrasi Trump untuk memindahkan pasukan AS dari Irak dan Afghanistan, sesuatu yang dijanjikan oleh presiden yang akan keluar pada saat itu.

“Sebagai manifestasi dari campur tangan eksternal, kehadiran pasukan asing adalah sumber lain dari ketidakstabilan Afghanistan,” tulis Zarif.

Menteri Luar Negeri Iran juga menyarankan rencana untuk memperkuat Timur Tengah, dalam pidatonya di konferensi multilateral Dialog Raisina di New Delhi pada 2019.

Penting "semua negara kawasan yang relevan" berpartisipasi dalam keamanan kawasan, mempromosikan "keseimbangan kawasan" sambil menolak "hegemoni kekuatan regional atau supra-regional".

Kehadiran militer AS jangka panjang di Timur Tengah meningkat lagi setelah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020 atas perintah langsung Presiden Trump.

Washington mengirim pesawat tambahan dan kapal militer ke wilayah tersebut. Sebelumnya pada bulan Januari, Pentagon memerintahkan USS Nimitz, berlayar dan tinggal di kawasan Timur Tengah.