Breaking News:

Terima Jamuan Makan Senilai Rp 9,3 Juta, Kepala Sekretaris PM Jepang Didesak Mundur

Pihak oposisi meminta Kepala Sekretaris (Humas) Perdana Menteri Jepang Makiko Yamada (61) untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Foto Jiji
Jun Azumi, ketua Partai Demokrat Konstitusional (kanan), bertemu dengan Hiroshi Moriyama (kiri), ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) di gedung parlemen Jepang, Kamis (25/2/2021). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pihak oposisi meminta Kepala Sekretaris (Humas) Perdana Menteri Jepang Makiko Yamada (61) untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Permintaan pengunduran diri ini terkait informasi yang menyebutkan bahwa Makiko Yamada ternyata menerima jamuan makan dari pihak swasta sebesar 70.000 yen sekali makan atau setara Rp 9,3 juta.

Padahal Makiko Yamada memiliki gaji 1.175.000 yen sebulan. Ditambah berbagai tunjangan, maka total gaji yang diterimanya per bulan 1,4 juta yen

"Ada masalah di mana kami tidak dapat menerima penjelasannya mendapat jamuan sekali makan dan minuman 70.000 yen. Ide yang bagus mungkin meminta dia untuk ke luar dari pekerjaannya," ungkap Jun Azumi, Ketua Partai Demokrat Konstitusional saat bertemu dengan Hiroshi Moriyama, ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), Kamis (25/2/2021).

Kazuo Shii, ketua Partai Komunis Jepang, juga mengkritik pada konferensi pers.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Pelajar SMA Jepang Sengaja Lepas Kereta Belanja di Tangga Berjalan Cederai Wanita

Baca juga: Patung Horibote Sensei Muncul di Kyoto Jepang, Semangati Peserta Ujian Perguruan Tinggi

"Kamu harus mundur. Juru bicara menjalankan konferensi perdana menteri mesti mundur," kata dia.

Wartawan kemudian menanyakan lebih lanjut, apakah sudah waktunya berhenti?

"Dia telah menunjukkan niatnya untuk mundur. Jika (perdana menteri) meninggalkannya, dia akan dianggap bertanggung jawab secara politik. Ogori (orang sombong) tak bisa bertahan lama," ungkap Yuichiro Tamaki, perwakilan dari Partai Demokrat untuk Rakyat, partai oposisi Jepang.

Kebijakannya adalah meminta diadakannya musyawarah intensif oleh Panitia Anggaran parlemen Jepang pada 1 Maret dan dihadiri oleh Yamada, urusan umum, dan jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved