Korea Utara Lakukan Reshuffle Pejabat, Analis: Ingin Fokus Urus Ekonomi, Bukan Program Nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara mengumumkan serangkaian perubahan kepemimpinan, yakni perombakan pejabat tinggi atau reshuffle pada pekan lalu.

Keputusan tersebut mungkin merupakan reshuffle pejabat paling signifikan dalam beberapa tahun terkahir, Reuters melaporkan.

Media pemerintah belum memberikan perincian tentang perubahan personel, tetapi para analis percaya itu termasuk penurunan pangkat bagi mereka yang disalahkan Kim karena menyebabkan krisis besar.

Krisis besar di Korea Utara terjadi karena pandemi virus corona (Covid-19), menyebabkan munculnya masalah ekonomi hingga kekurangan makanan yang diperparah oleh penutupan perbatasan.

Foto-foto yang diterbitkan di media pemerintah pada Kamis (8/7/2021), tentang Kim Jong Un yang sedang mengunjungi makam keluarganya, mengkonfirmasi sesuatu.

Baca juga: Kim Jong Un Akui Korut sedang Krisis Pangan, Harga Pisang di Pyongyang Capai Rp641 Ribu

Tampaknya, seorang penasihat utama yang memainkan peran utama dalam program rudal balistik dan nuklir Korea Utara, Ri Pyong Chol, setidaknya telah kehilangan posisinya di Presidium politbiro.

Ri Pyong Chol, yang terkadang mengenakan seragam militer, terlihat di foto mengenakan pakaian sipil dan berdiri beberapa baris di belakang Kim Jong Un, menunjukkan posisi barunya tidak jelas.

Terlihat pula dalam foto, mereka yang berdiri di samping Kim Jong Un adalah warga sipil.

Kemungkinan militer telah "menekan urutan kekuasaan", kata Ken Gause, seorang spesialis kepemimpinan Korea Utara di CNA, sebuah organisasi penelitian dan analisis nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat.

Militer mendominasi urusan di Korea Utara dan tidak ada saran yang akan berubah dalam jangka panjang.

Tetapi dengan adanya reshuffle, menandakan bahwa untuk saat ini, Kim Jong Un tidak mungkin untuk melanjutkan ambang batas nuklir sementara dia berfokus pada masalah di dalam negeri, lanjut Gause.

"Fokus secara internal adalah pada ekonomi, bukan program nuklir," kata Gause.

Kim Jong Un telah frustrasi oleh para pejabat yang tidak secara akurat melaksanakan arahannya atau menyampaikan informasi kepadanya.

Perubahan personel mungkin sesuai dengan upaya yang lebih luas untuk "memperbaiki nyali rezim" dengan mengalihkan otoritas, tetapi bukan kekuasaan ke bawah rantai komando, jelas Gause.

Baca juga: Kim Jong Un Copot Pejabat Senior Terkait Penanganan Covid-19 karena Dinilai Timbulkan Krisis Besar

"Kim telah memperketat lingkaran dalamnya di sekitar sekelompok teknokrat dan personel keamanan internal, dua sektor yang didedikasikan untuk membuat Juche berjalan saat ini," katanya, mengacu pada ideologi kemandirian Korea Utara.

"Ini bukan rencana jangka panjang, tetapi tindakan sementara mengingat keadaan luar biasa yang dihadapi rezim," tambahnya.

Lebih lanjut, sulit untuk menentukan nasib Ri Pyong Chol, apalagi menarik kesimpulan tentang sinyal apa yang dimaksudkan untuk dikirim dalam hal program senjata strategis Korea Utara, kata Rachel Minyoung Lee, seorang analis di program 38 North yang berbasis di Amerika Serikat, yang mempelajari Korea Utara.

Menurut Lee, Ri Pyong Chol suatu hari mungkin dapat diangkat kembali sepenuhnya dan bahkan merebut kembali gelar anggota presidiumnya.

Lee menambahkan, foto-foto itu juga menunjukkan bahwa Choe Sang Gon, sekretaris partai dan direktur departemen sains dan pendidikan, kehilangan posisinya di politbiro.

Sementara Kim Song Nam, direktur Departemen Internasional, dan Ho Chol Man, direktur Departemen Kader, mungkin telah dipromosikan sebagai anggota penuh, kata Lee.

Baca juga: Krisis Pangan di Korea Utara, Harga Bahan Makan Non-pokok Ikut Meroket, Kopi Sebungkus Rp 1,4 Juta

Di samping itu, menurut Michael Madden, seorang ahli kepemimpinan di 38 North, apa yang tampak seperti penurunan pangkat seringkali bisa menjadi bagian dari pergantian rutin yang bertujuan untuk mencegah pejabat mana pun membangun terlalu banyak basis kekuatan.

Hal itu juga bisa dilakukan untuk menugaskan kembali pejabat yang kompeten dan tepercaya, pejabat untuk menangani masalah tertentu dalam peran yang lebih langsung.

"Demosi adalah hal yang sangat umum dalam politik Korea Utara," kata Madden.

"Kita perlu ingat bahwa hal-hal yang terlihat seperti penurunan pangkat bagi kita sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang lain," tambahnya.

Artikel lain seputar Korea Utara

(Tribunnews.com/Rica Agustina)