Breaking News:

Dubes Tantowi: Ada Undang-undang Khusus Covid-19 di Selandia Baru

Di Selandia Baru ada Undang-Undang Khusus tentang Covid-19 yang berisi protokol kesehatan, aturan dan sanksi bagi pelanggar.

capture zoom meeting Tribunnews
Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, dalam Diginas Tribunnews bertajuk 'Sukses Selandia Baru dan Eropa Kendalikan Covid-19', Kamis (8/7/2021) sore. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Selandia Baru merupakan salah satu negara yang dipuji dunia atas prestasinya berhasil menekan pandemi Covid-19 di tengah serangan kasus akibat varian Delta di banyak negara.

Di Selandia Baru ada Undang-Undang Khusus tentang Covid-19 yang berisi protokol kesehatan, aturan dan sanksi bagi pelanggar.

UU tersebut dibuat jauh sebelum kasus pertama Covid-19 pada akhir Februari, guna mengatasi penyebaran virus corona di negaranya.

“Sejak awal, pemerintah Salandia Baru percaya Covid-19 itu ada, cepat atau lambat akan datang ke negaranya. Kepercayaan itulah yang membuat mereka, melakukan berbagai persiapan.”

“Jadi selama masa persiapan sebelum Musuh datang mereka sudah membuat perangkat perangkat hukum yang nanti akan menjadi payung terhadap semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan,” ujar Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya  dalam Diskusi Daring Tribunnews.com bertajuk ‘Sukses Negara Selandia Baru dan Eropa Kendalikan Pandemi Covid-19,’ Kamis (8/7/2021) sore.

Baca juga: Singapura Pagi Ini Kirim Dua Pesawat untuk Angkut Bantuan Medis Covid-19 ke Indonesia

UU itu, menurut dia merupakan UU Omnibus Law yang menggabungkan empat UU yang sudah ada untuk mengatur Covid-19.

“Jadi UU Omnibus Law yang menggabungkan 4 Undang-Undang yang ada yang menjadi Undang-Undang khusus mengenai Covid-19,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

Melalui UU Khusus Covid-19 ini, pemerintah dilindungi melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan hukum.

Dengan UU itu, polisi bisa mengambil tindakan tegas secara hukum bagi para pelanggar aturan protokol kesehatan ketika lockdown diterapkan pemerintah.

“Ketika pada awal Maret yang lalu diadakan lockdown, polisi melakukan razia. Nah mereka yang melanggar ditangkap. Yang ditangkap dikenai hukuman dari mulai yang paling ringan ditegur, kemudian yang berikutnya dibawa ke kantor polisi dan yang ketiga ditahan. Semuanya itu law full, artinya ada dasar hukumnya,” ucapnya.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved