Breaking News:

Jenderal Min Aung Hlaing Jadi Perdana Menteri, Militer Myanmar Bakal Berkuasa hingga 2023

Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya menjadi Perdana Menteri baru.

EPA
Panglima Angkatan Bersenjata Myanamr, Jenderal Min Aung Hlaing, menuding kekerasan yang dilakukan kelompok milisi ARSA merupakan upaya untuk membangun kekuatan di negara bagian Rakhine. 

TRIBUNNEWS.COM, YANGOON - Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri baru.

Dilansir BBC, dia mengatakan darurat militer yang terjadi saat ini dapat diperpanjang hingga Agustus 2023. 

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing berjanji akan menyelenggarakan pemilihan multi-partai yang bebas dan adil.

Kendati demikian, dia menyebut partai terpilih yakni NLD, yang telah ia singkirkan sebagai "teroris".

Dalam pengumuman terpisah, pemerintah militer menyebut dirinya "pemerintah sementara" dan Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri.

Baca juga: 6 Bulan Kudeta Myanmar, Junta Janjikan Pemilu, Sebut akan Akhiri Darurat Militer pada Agustus 2023

Baca juga: Setengah Penduduk Myanmar Terancam Terinfeksi Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1 Februari 2021, menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi saat memberlakukan keadaan darurat satu tahun.
Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1 Februari 2021, menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi saat memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (Ye Aung THU / AFP)

Pengumuman ini akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun.

Padahal di awal kudeta, junta militer mendeklarasikan kondisi darurat selama satu tahun, dikutip dari The Guardian

Sejak kudeta pada Februari lalu, ratusan warga Myanmar tewas dalam aksi penolakan kepemimpinan militer.

Kondisi negara ini diperparah dengan lonjakan kasus infeksi Covid-19.

Hal ini menyebabkan fasilitas kesehatan di Myanmar kewalahan.

Halaman
123
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved