Bagaimana Respons Uni Eropa atas Krisis di Perbatasan Polandia-Belarus?
Di tengah meningkatnya krisis di perbatasan Polandia dengan Belarus, Uni Eropa merencanakan sanksi baru terhadap rezim Lukashenko.
UE juga akan mengirim kepala urusan luar negeri dan migrasi ke negara-negara yang merupakan tempat asal dan transit bagi para migran yang menuju Minsk.
Brussels berharap pertemuan ini akan "memastikan bahwa (negara) bertindak untuk mencegah warga negara mereka sendiri jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh otoritas Belarus," kata seorang pejabat UE.
Uni Eropa akan mendorong pemerintah asing untuk berkoordinasi lebih baik tentang pemulangan dan repatriasi warga mereka, dan untuk mempertimbangkan menangguhkan penerbangan ke Minsk.
Polandia menolak dukungan UE
Selama beberapa minggu terakhir, rasa frustrasi muncul di Brussel atas penolakan Polandia untuk meminta dukungan dalam mengelola krisis perbatasan.
Sementara negara tetangga Lituania telah meminta bantuan dari badan perbatasan Uni Eropa Frontex, badan polisi blok Europol dan Kantor Dukungan Suaka Eropa. Polandia pun dilaporkan belum meminta dukungan Uni Eropa.
"Polandia memiliki pertempuran yang sedang berlangsung dengan Brussels atas situasi aturan hukum, dan Polandia berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi masalah sendiri. Meminta bantuan UE tidak selalu menjadi hal yang mudah bagi pemerintah Polandia untuk dilakukan," kata Joanna Hosa dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri kepada DW.
Warsawa dan Brussels telah terlibat dalam kebuntuan berlarut-larut atas independensi peradilan dan keutamaan hukum UE. Pada akhir Oktober, Pengadilan Eropa memberlakukan denda sebesar €1 juta (Rp17 miliar) per hari di Polandia untuk mencegah apa yang disebutnya "bahaya serius dan tidak dapat diperbaiki" terhadap tatanan dan nilai-nilai hukum UE.
"Jika situasinya meningkat secepat yang terjadi baru-baru ini, mungkin saja Polandia menyadari bahwa mereka harus meminta bantuan," kata Hosa. "Uni Eropa harus meyakinkan Polandia bahwa ini tidak akan dikaitkan dengan permasalahan aturan hukum. Jika Polandia ingin bekerja sama dengan UE dalam hal ini, kedua masalah ini harus dipisahkan sebanyak mungkin."
Seorang pejabat Polandia lainnya mengatakan kepada DW bahwa Warsawa bekerja sama dengan Frontex dan terus memberi tahu UE dan Frontex tentang perkembangan situasi tersebut. Namun, pejabat itu menekankan, pengelolaan perbatasan berada dalam kewenangan hukum pemerintah nasional dan bukan merupakan kompetensi UE.
Kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan
Dengan beberapa laporan kematian yang sudah tercatat di perbatasan, ada kekhawatiran serius akan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Pihak berwenang Polandia melarang kelompok masyarakat sipil dan pers memasuki zona perbatasan Polandia dengan Belarus, dan upaya Brussels mengirim delegasi untuk memeriksa kondisi di lapangan sejauh ini telah ditolak oleh Warsawa.
"Situasi di perbatasan telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk," Eve Geddie, Direktur Amnesty Uni Eropa, mengatakan kepada DW. "Orang-orang mencari suaka di saat krisis dan aturan suaka yang kita miliki dirancang dengan tepat untuk menghadapi saat-saat krisis. Ini bukan alasan untuk menurunkan standar perlindungan," katanya.
(Ed: rap/ha)
