Iran Tuduh Joe Biden dan Donald Trump Merusak Reputasi Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuduh Presiden AS Joe Biden dan pendahulunya, Donald Trump, merusak reputasi Amerika Serikat.

"Hari-hari ini, AS dipukul dengan cara yang tidak pernah diperhitungkan."

"Kedua presiden Amerika - saat ini dan mantan kepala negara - telah bergandengan tangan untuk menodai citra Amerika Serikat," kata Khamenei tanpa menjelaskan lebih lanjut, lapor media resmi IRNA, Selasa (8/2/2022), dikutip dari Reuters. 

Iran dan Amerika Serikat melanjutkan pembicaraan untuk kembali menghidupkan kesepakatan nuklir 2015 di Wina pada Selasa ini.

Baca juga: Perundingan Nuklir Iran Kembali Dimulai Pekan Ini

Baca juga: AS Desak Korea Utara untuk Fokus pada Kebutuhan Rakyat, Bukan Program Nuklir dan Rudal Balistik

Kesepakatan AS-Iran itu ditinggalkan mantan Presiden Donald Trump pada 2018.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan negosiasi ini memasuki "perpanjangan terakhir" mereka.

Di sisi lain, pejabat Iran menyatakan sebagian tuntutan mereka atas penghapusan sanksi tidak dibahas dalam pembicaraan di Wina.

Kedua belah pihak mengatakan akan menunggu keputusan politik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Pada Selasa, pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Shamkhani, memperingatkan di Twitter bahwa "jalan menuju negosiasi tidak akan mulus" jika pemerintahan AS saat ini melanjutkan kampanye tekanan maksimum yang diluncurkan terhadap Iran oleh Trump.

Iran Tuntut AS Hapus Sanksi

Teheran mengatakan, Washington harus membuat keputusan politik untuk mencabut sanksi terhadap Iran jika ingin menghidupkan lagi kesepakatan nuklir 2015, Senin (7/2/2022).

Delapan putaran pembicaraan nuklir antara Iran dan AS sejak April tahun lalu tidak membuahkan hasil dan hanya berkutat pada tuntutan Iran agar saksinya dicabut.

Pembicaraan berhenti pada 28 Januari saat para perunding top kembali ke negaranya masing-masing untuk berkonsultasi.

"Masalah penghapusan sanksi dan Iran mendapat manfaat darinya adalah garis merah Iran dalam pembicaraan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam konferensi pers mingguan.

"Jika AS kembali ke Wina dengan keputusan politik dan agenda khusus untuk menghapus sanksi, maka pasti akan mungkin untuk mencapai kesepakatan dengan cepat," tambahnya, dikutip dari Reuters.