Konflik Rusia Vs Ukraina
Putin: Rusia Terbuka untuk Diplomasi, Tapi Soal Keamanan Tak Ada Kompromi
Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa ia terbuka untuk diplomasi namun tetap mengutamankan kepentingan keamanan nasionalnya, Rabu (23/2).
Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina akan menjatuhkan sanksi setelah pemungutan suara.
"Kita harus berbicara kepada dewan keamanan nasional untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap penjahat, terhadap setiap wakil Duma Negara Rusia, yang memilih untuk memecah Ukraina," Iryna Herashchenko, anggota faksi Solidaritas Eropa, mengatakan sebelum pemungutan suara.
Pekan lalu, 351 anggota Parlemen Rusia meminta Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua republik yang memproklamirkan diri di Ukraina timur yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia.
Sanksi juga dijatuhkan sejumlah negara Barat dan Jepang.
Dilaporkan Reuters, AS, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, dan Jepang menargetkan bank dan tokoh elit.
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan Inggris akan menghentikan Rusia menjual utang negara di London.
"Kami akan menghentikan pemerintah Rusia dengan menaikkan utang negara di Inggris," ujar Truss.
Sanksi AS menargetkan elit Rusia dan dua bank milik negara, mengeluarkan mereka dari sistem perbankan AS, melarang mereka berdagang dengan orang Amerika, dan membekukan aset yang ada di sana.

Baca juga: Ukraina Siap Perang, Tentara Cadangan Disiapkan, Warganya Diimbau Tinggalkan Rusia
Baca juga: Dapat Sanksi Ekonomi dari AS, Rusia Bisa Alihkan Perdagangan ke China
Sementara itu, Jerman membekukan proyek pipa gas Nord Stream 2.
Nord Stream adalah sistem pipa gas alam lepas pantai di Eropa, yang mengalir di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman.
Konstruksi proyek pipa ini telah selesai, tetapi masih membutuhkan sertifikasi peraturan dari otoritas Jerman sebelum gas dapat dikirimkan.
Pipa gas Nord Stream menjadi sumber perselisihan dengan AS.
Washington prihatin dengan proyek ini karena dapat meningkatkan ketergantungan Eropa kepada Rusia terkait kebutuhan energi.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)