Eks Perwira Marinir AS Ungkap Sejumlah 'Kejanggalan' Tragedi Bucha: Propaganda untuk Sudutkan Rusia?

TRIBUNNEWS.COM, KYIV - Negara Barat sontak mendukung tudingan pemerintah Ukraina yang menyebut pasukan Rusia membunuh warga sipil di Kota Bucha.

Amerika, Inggris, Kanada dan sejumlah negara lain kemudian berjanji akan mengambil tindakan untuk menghukum Rusia sebelum penyelidikan atas kejadian itu digelar.

Moskow membantah semua tudingan itu dan menyebutnya sebagai provokasi yang dilakukan Kiev.

Benarkah yang terjadi di Bucha adalah bagian dari perang propaganda yang dilakukan Ukraina?

Berita kali ini bersumber pada tulisan seorang mantan perwira Korps Marinir AS bernama Scott Ritter yang ditayangkan RT.COM berjudul The truth about Bucha is out there, but perhaps too inconvenient to be discovered

Baca juga: Menlu Rusia: Negara Barat Coba Sabotase Negosiasi Rusia-Ukraina dengan Isu Bucha

Scott Ritter adalah mantan perwira intelijen Korps Marinir AS.

Dia bertugas di Uni Soviet sebagai inspektur yang mengimplementasikan Perjanjian INF, sebagai staf Jenderal Schwarzkopf selama Perang Teluk.

Pada tahun 1991-1998 ia juga bertugas sebagai inspektur senjata PBB.

Menurutnya, pertempuran yang terjadi hari ini di tanah Ukraina, tak melulu soal peluru, rudal, maupun mortir.

Tak kalah penting, kedua pihak, terutama Ukraina dan pelindung Baratnya, mencoba memenangkan "perang udara" alias propaganda melawan Rusia.

"Pemerintah Kiev dan penasihat perang mereka dari Barat mungkin telah mengkooptasi semua perangkat penulis drama Aeschylus untuk membuat tragedi modern di kota Bucha di Ukraina. Ini adalah sebuah contoh bahwa narasi kebohongan bukan hanya sebagai produk sampingan tapi juga senjata perang."

Ia juga menyinggung bahwa sumber utama laporan tragedi Bucha adalah rekaman video, yang diambil oleh Polisi Nasional Ukraina, dari salah satu konvoi mereka yang berkendara melalui jalan di kota.

Dalam video itu, lusinan mayat berserakan di jalan raya, banyak dari mereka tampak terikat.

"Video ini telah menjadi viral, menghasilkan pandemi kesedihan dan kemarahan yang melanda sebagian besar dunia, menarik perhatian kepala negara dan kepala Gereja Katolik, mengakibatkan gelombang pasang kecaman dan kemarahan yang diarahkan ke Rusia. dan presidennya, Vladimir Putin."

"Hubungan sebab-akibat antara video dan reaksi global sudah jelas. Perlu diingat, salah satu pelajaran pertama dari objektivitas adalah memperlambat segalanya, demi memastikan bahwa fakta tidak dikaburkan oleh emosi."

"Rekaman video Bucha mengganggu. Video telah dirilis dalam bentuknya yang sekarang, tampaknya, dengan maksud yang jelas untuk menghasilkan momen "kejutan dan kekaguman" yang mendalam bagi pemirsa."

"Hubungan antara yang tewas dan militer Rusia segera dibangun, tanpa data berbasis fakta apa pun untuk mendukungnya, dan kemudian bergema di semua bentuk media – arus utama dan sosial. Siapa pun yang berani mempertanyakan narasi 'Rusia yang melakukannya' akan diteriaki dan dicap sebagai 'Penjilat Rusia', atau lebih buruk lagi."

"Sudah menjadi fakta bahwa pasukan Rusia mengevakuasi Bucha pada tanggal 30 Maret. Polisi Nasional Ukraina mulai memasuki Bucha pada tanggal 31 Maret, dan pada hari yang sama walikota Bucha mengumumkan bahwa kota itu sepenuhnya berada di bawah kendali pejabat Ukraina."

"Tidak pernah ada saran dari walikota atau pejabat Ukraina lainnya tentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh Rusia. Kaset video tersebut dirilis oleh pihak berwenang Ukraina pada 2 April; tidak pasti apakah video itu diambil lebih awal, atau pada hari itu. Yang pasti, gambar-gambar yang ditampilkan dalam video itu sangat berbeda dengan narasi yang awalnya digambarkan oleh walikota."

Rusia dengan keras membantah tuduhan tersebut, dan telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang disebut Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai “provokasi kriminal oleh tentara dan radikal Ukraina” di Bucha.

"Kepemimpinan Dewan Keamanan PBB yang dipegang oleh Inggris, dan misi Inggris untuk PBB telah menolak permintaan Rusia, menyatakan bahwa diskusi tentang Ukraina saat ini akan fokus membahas tentang Bucha."

"Orang akan berpikir bahwa Dewan Keamanan--yang telah menunjukkan kesiapan di masa lalu untuk bertemu dalam waktu singkat untuk membahas peristiwa yang akan terjadi di Ukraina-- akan berusaha untuk mengakomodasi permintaan Rusia tentang masalah yang begitu penting."

"Tujuan Inggris, bagaimanapun tampaknya untuk menemukan jawaban cepat atas kejadian di sana, melainkan untuk mengulur waktu agar dampak politik dari dugaan pembantaian di Bucha berkembang lebih jauh."

Biden Minta Putin Diadili

Presiden AS, Joe Biden meminta Presiden Rusia Vladimir Putin diadili atas kejahatan perang, menyusul penemuan kuburan massal dan puluhan mayat warga sipil di jalanan Kota Bucha, Senin (4/4/2022).

Dilansir Reuters, menargetkan warga sipil selama konflik merupakan kejahatan perang. 

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag mendefinisikan kejahatan perang sebagai "pelanggaran berat" terhadap Konvensi Jenewa pasca-Perang Dunia Kedua, yang mengedepankan kemanusiaan pada masa perang.

Menyerang sasaran militer yang sah namun dengan potensi jatuhnya banyak warga sipil, juga melanggar konvensi, kata pakar hukum.

Baca juga: Biden Minta Putin Diadili Atas Dugaan Kejahatan Perang di Bucha

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Asia Diprediksi Bakal Terimbas Perang Rusia Vs Ukraina

Wakil Wali Kota Bucha pada Minggu, mengatakan 50 warganya menjadi korban pembunuhan ekstra-yudisial yang dilakukan pasukan Rusia.

Jonathan Hafetz, sarjana hukum pidana internasional dan keamanan nasional di Fakultas Hukum Seton Hall University, menilai eksekusi warga sipil di Bucha adalah kejahatan perang yang paling mendasar.

Kementerian Pertahanan Rusia membantah tuduhan tersebut, dan menilai foto mayat di jalanan Bucha merupakan "provokasi" oleh pemerintah Ukraina.

Bagaimana mengusut kasus kejahatan perang?

Reuters melaporkan, penyidik akan mengunjungi tempat kejadian (TKP), yaitu Bucha, dan mewawancarai saksi mata.

James Goldston, direktur eksekutif organisasi advokasi Open Society Justice Initiative, mengatakan foto dan laporan berita dari Bucha akan memungkinkan penyelidik di Ukraina menindaklanjuti melalui para penyintas dari beberapa dugaan kekejaman.

Pasukan Ukraina bisa menangkap tentara Rusia, sebagai cara lain mengumpulkan bukti.

Beberapa ahli mengatakan, jaksa mungkin mengalami kesulitan mendapatkan bukti dari zona perang aktif karena masalah keamanan dan saksi yang dapat diintimidasi atau enggan berbicara.

Bagimana cara menuntut Putin?

Untuk membangun tuduhan kejahatan perang, penyelidik harus membuktikan niat dan kesalahan terdakwa harus dibuktikan tanpa keraguan, jelas ahli.

Alex Whiting, profesor tamu di Harvard Law School, mengatakan bukti gambar akan membuat kasus ini lebih mudah untuk dituntut.

"Pertanyaannya kemudian menjadi, siapa yang bertanggung jawab dan seberapa tinggi itu?" ujarnya.

Kasus-kasus akan lebih mudah dibangun melawan tentara dan komandan, tetapi mereka juga dapat mengejar kepala negara, kata para ahli.

Seorang jaksa dapat memberikan bukti bahwa Putin atau pemimpin Rusia lainnya, melakukan kejahatan perang dengan secara langsung memerintahkan serangan ilegal atau mengetahui kejahatan sedang dilakukan namun tidak mencegahnya.

Para ahli menilai terlalu dini untuk menuduh insiden di Bucha merupakan komando otoritas tinggi Rusia.

Namun jika kekejaman serupa dilakukan di wilayah lain Ukraina, hal itu dapat menunjukkan kebijakan atau arahan dari pejabat tinggi.

Apakah mungkin terjadi trial in absentia?

Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, mengatakan pada 28 Februari bahwa dia telah membuka penyelidikan kejahatan perang setelah invasi.

Meskipun Ukraina dan Rusia bukan anggota pengadilan, Ukraina telah menyetujui penyelidikan sejak 2013, termasuk untuk mengusut pencaplokan Krimea.

ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika jaksa dapat menunjukkan "alasan yang masuk akal" bahwa kejahatan perang telah dilakukan.

Namun baik Rusia maupun Ukraina bukanlah anggota ICC dan Moskow tidak mengakui pengadilan, sehingga hampir pasti menolak bekerja sama.

Semua persidangan akan ditunda sampai seorang terdakwa ditangkap, karena ICC tidak dapat mengadili seseorang "in absentia" atau tidak ditahan secara fisik.

ICC masih bisa menyelidiki dan mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain ICC, pengadilan terpisah dapat dibentuk seperti saat mengadili kejahatan perang di Balkan pada awal 1990-an dan genosida Rwanda 1994.

Tidak mungkin pengadilan akan mengadakan persidangan tanpa terdakwa dalam tahanan, karena persidangan "in absentia" tidak dianggap dalam hukum internasional, kata Rebecca Hamilton, seorang profesor hukum di American University.

Baca juga: Ukraina Tertarik Lakukan Investigasi Transparan atas Kejahatan Perang Rusia

Baca juga: FAKTA Dugaan Pembantaian Warga di Bucha, Ada 300 Mayat Ditemukan hingga Biden Minta Putin Diadili

Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Pakar hukum mengatakan, dakwaan kejahatan perang mungkin datang hanya dalam tiga sampai enam bulan, tetapi menuntut sebuah kasus bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkan hukuman atas dakwaan pertamanya.

Pengadilan itu mendakwa kepala negara pertamanya, Presiden Yugoslavia saat itu Slobodan Milosevic, pada tahun 1999 dan menahannya pada tahun 2001.

Pengadilannya dimulai pada tahun 2002 dan sedang berlangsung ketika dia meninggal di Den Haag pada tahun 2006.