Di Tengah Kritik, Korea Utara Terpilih sebagai Pemimpin Perlucutan Senjata PBB

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara terpilih sebagai Kepala Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan perlucutan senjata, meski dibayangi kritikan dan berada di bawah sanksi karena mengembangkan senjata nuklir.

Pengembangan nuklir Korea Utara diketahui bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dilansir CNN, tahun ini Korea Utara telah menguji coba rudal balistik -- juga dilarang oleh resolusi DK PBB.

Tampaknya Korea Utara bersiap untuk melakukan uji coba nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017.

Pyongyang memperoleh kursi kepresidenan Konferensi Perlucutan Senjata karena berputar menurut abjad di antara 65 anggotanya.

Baca juga: Korea Utara Jadi Pemimpin Perlucutan Senjata PBB Meski Berada di Bawah Sanksi Senjata Nuklir

Baca juga: PROFIL Jang Nara, Aktris Korea 41 Tahun yang akan Segera Menikah

"DPRK tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada perdamaian global dan perlucutan senjata dan mementingkan pekerjaan konferensi," kata Duta Besar Han Tae Song pada pertemuan Jenewa.

Dia mengatakan itu adalah "kehormatan dan hak istimewa" untuk memegang peran itu.

Dikritik karena uji coba rudal

Negara bersenjata nuklir itu menembakkan beberapa rudal pekan lalu, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua terbesarnya.

Utusan Barat bergiliran mengutuk tindakan Pyongyang pada hari Kamis, dengan Australia menggambarkannya sebagai "tidak stabil".

Namun, mereka tidak mengindahkan seruan untuk keluar dari pertemuan seperti yang diminta oleh puluhan LSM, kata saksi.

Sebaliknya, beberapa misi diplomatik mengirim perwakilan tingkat yang lebih rendah daripada duta besar yang biasanya diharapkan hadir.

Baca juga: Korea Utara Cabut Hampir Semua Pembatasan Covid-19, Apakah Virus Sudah Terkendali?

Baca juga: Pemerintah Korea Selatan Guyur 177,1 Juta Dolar untuk Danai Proyek Metaverse

Kanada protes atas terpilihnya Korea Utara

Selama pertemuan itu, Kanada membacakan kesaksian dari akun penyintas serangan kimia Suriah sebagai protes.

Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch, yang memantau kinerja badan global itu, mengatakan kepemimpinan Korea Utara akan "sangat merusak citra dan kredibilitas PBB."