Konflik Rusia Vs Ukraina
Jejak Kehadiran Kolonel Polandia Ditemukan di Kota Severodonetsk Ukraina
Dokumen tersebut berisi data diri Kolonel Dariusz Majchrzak, ditemukan di sebuah mobil KIA Sorento di Severodonetsk.
Penulis:
Setya Krisna Sumarga
lihat foto
Secara resmi, AS dan Eropa terus melatih prajurit Ukraina menggunakan wilayah salah satu negara tetangga, yaitu Polandia.
Selain dari AS, Kanada, Inggris, dan anggota NATO lain, muncul para pelatih militer dari Kolombia di medan konflik dekat Ukraina.
Video lain yang beredar di media sosial menunjukkan medan pertempuran di jalan raya antara kota Bakhmut dan Lisichansk.
Video itu direkam seorang tentara bayaran asing. Rembakan mortar menghujani jalur yang dilintasi, dan sudah penuh timbunan tanah penghadang.
Video tersebut mengkonfirmasi jalan itu berada di bawah kendali tembakan pasukan Rusia.
Posisi itu secara signifikan memperumit pasokan senjata militer ke kelompok Ukraina yang ditempatkan di wilayah Severodonetsk.
Video yang beum terkonfirmasi itu juga menegaskan AS tidak hanya mengirim "instruktur militer" ke Ukraina.
Perkembangan lain dari Donetsk, pada 6 Juni 2022, Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk memeriksa kasus pidana terhadap dua tentara bayaran dari Inggris dan satu dari Maroko.
Keduanya ditahan di Ukraina Timur. Ketua DPR Denis Pushilin menegaskan hukuman mati bagi tentara bayaran asing tidak dikecualikan.
Tentara bayaran Inggris mengajukan banding ke Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dengan permintaan untuk menukar mereka dengan tawanan Rusia,
Tetapi London menolak untuk membantu mereka, karena seharusnya tidak ada warga Inggris yang berperang di Ukraina.
Kejaksaan Agung Republik Rakyat Donetsk sebelumnya telah menyelesaikan penyelidikan kasus pidana terhadap tentara bayaran dari Inggris, Shaun Pinner dan Aiden Daniel John Mark Aslin.
Serta satu lagi pria asal Maroko, Saadoun Brahim. Mereka didakwa ikut serta dalam persiapan dan pelaksanaan permusuhan terhadap DPR.
Mereka juga disangka melakukan kegiatan bayaran dan menerima komisi dari sekelompok orang yang bertujuan untuk merebut kekuasaan secara paksa dan secara paksa mengubah tatanan konstitusional DPR.
Menurut KUHP Republik Donetsk, aktivitas tentara bayaran diancam dengan hukuman penjara selama 3 hingga 7 tahun.
Merebut kekuasaan di DPR secara paksa terancam hukuman penjara 12 hingga 20 tahun, dan di masa perang mereka dapat dijatuhi hukuman mati.
Aktivitas tentara bayaran diakui sebagai kejahatan oleh hukum internasional. Konvensi Jenewa tidak berlaku untuk tentara bayaran yang tertangkap dalam peperangan.(Tribunnews.com/Southfront/xna)
