Pemerintah tetapkan Idulfitri pada 22 April, warga Muhammadiyah: 'Kami takbiran tidak akan terlalu keras'

"Kalau buat saya biasa saja. Dari dulu kan di Indonesia sudah sering seperti ini," ujarnya.

Di keluarga besarnya, perbedaan merayakan hari raya bukan hal baru. Tidak ada pula yang saling menyalahkan atau menyudutkan ketika merayakan Lebaran di hari yang berlainan.

Toh, kegiatan silaturahmi tetap menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Di keseharian, hubungan antara warga Muhammadiyah dan NU juga tetap rukun dan harmonis.

"Ya contoh nyata kerukunan antara Muhammadiyah dan NU itu kalau di tempat saya ada yang namanya tahlilah. Walaupun mereka mengakunya Muhammadiyah tapi kalau tahlilan juga hadir. Padahal di dalam pahamnya dia [tahlil] tidak ada. Sama saja, kita silaturahmi juga tidak ada masalah," kata dia.

Itu mengapa Ichsan dan Rizka menyayangkan adanya pelarangan penggunaan fasilitas umum ataupun masjid oleh pemerintah daerah dan Dewan Masjid.

Baca juga:

• Di tengah polemik, Pemkot Pekalongan dan Sukabumi akhirnya ‘izinkan’ salat Id warga Muhammadiyah, bagaimana menyikapi perbedaan waktu lebaran?

Kalau sebelumnya polemik larangan warga Muhammadiyah menggunakan Lapangan Mataram untuk salah Id sudah tuntas, kini Dewan Kemakmuran Masjid Besar atau DKMB Malikul Falaah menolak permohonan izin pimpinan cabang Muhammadiyah Rajapolah di Tasikmlaya menggunakan Masjid Besar Rajapolah Malikul Falaah pada 21 April 2023.

Dalam surat itu tidak dijelaskan alasan penolakan pemberian izin. Hanya disebutkan, "Sehubungan dengan permohonan izin pelaksanaan salat Idulfitri, maka dengan berat hati kami selaku Ketua DKMB Malikul Falaah Kecamatan Rajapolah tidak bisa memberikan izin."

"Jangan begitu [melarang] lah. Ini kan termasuk toleransi antar-organisasi [keagamaan]. Jadi jangan dilarang," imbuh Rizka.

"Harusnya sama-sama meskipun Muhammadiyah atau NU itu pemerintah harus memfasilitasi siapapun warganya. Tempat ibadah atau lapangan kalau dipakai salat hari ini dan besok juga enggak apa-apa, enggak akan rusak," ucap Ichsan.

Kalau merujuk dalam 12 tahun ke belakang, penetapan Idulfitri oleh warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda waktu beberapa kali.

Misalnya pada tahun 2011, 2007, dan 2006.