Pengamat Internasional Kritik Proposal Prabowo Soal Rusia-Ukraina: Wajar Saja Jika Ditolak

Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Ukraina dilaporkan menolak proposal perdamaian dengan Rusia yang ditawarkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam IISS Shangri-La Dialogue di Singapura.

Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR Minta Menhan Berhati-hati Bicara Konflik Rusia-Ukraina

"Kedengarannya [proposal ini] seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini," kata Rezkinov dilansir media Ukraina, Ukrinform.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra menilai sikap Ukraina ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merupakan hal yang wajar.

“Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri,” kata Radityo tulisnya di akun Twitter-nya @RadityoDharmaP. Tribunnews.com telah mengkonfirmasi dan meminta izin untuk menayangkannya.

Radityo membeberkan ada lima usulan yang ditawarkan Prabowo, yakni gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.

Kemudian, Prabowo juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB. Terakhir, referendum di wilayah sengketa.

Baca juga: TB Hasanuddin Pertanyakan Usulan Menhan Soal Resolusi Konflik Rusia-Ukraina

Terkait gencatan senjata, Radityo mengatakan hanya sekadar usulan. Sebab, tidak ada  yang menjamin bahwa Rusia tidak akan tetap menyerang.

“Sejak awal perang, sudah ada banyak upaya ‘gencatan senjata’, terutama oleh Turki. Tercatat sejak 28 Februari 2022 sudah ada belasan kali upaya tersebut. Hasil: nihil!,” ujarnya.

Kemudian terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ). Radityo menyebut sudah terlambat. Sebab, saat ini Ukraina berada di atas angin.

Bahkan, dia mengingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy baru saja mengatakan Ukraina siap melakukan serangan balik terhadap Rusia.

“Lantas mendadak disuruh berhenti dan mundur? Jelas tidak masuk akal bagi Ukraina. Bagi Rusia, yang sekarang terdesak juga dengan krisis di wilayahnya sendiri, usulan ini masuk akal,” ujar Radityo.

Selain itu, Radityo mempertanyakan DMZ didasarkan pada posisi yang mana. Jika asumsinya serangan di Belgorod juga bagian dari serangan balik maka sebagian akan berada di wilayah Rusia. Jika tidak, maka seluruh wilayah DMZ akan berada di wilayah Ukraina.

Baca juga: Dino Patti Djalal: Saran Prabowo untuk Resolusi Konflik Rusia-Ukraina Spesifik

“Tentu Ukraina tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin negara agresor seperti Rusia dibiarkan menginvasi, lalu diberi hadiah bisa menguasai sebagian wilayah yang diambil? Selain berlawanan dengan prinsip integritas wilayah, juga malah menjadi insentif bagi negara ‘kuat’,” ujarnya.

Kemudian, dia menilai tawaran referendum di wilayah sengketa sebagai sesuatu yang sangat keliru. Pasalnya, dia menegaskan tidak ada wilayah sengketa dalam perang antara Rusia dengan ukraina.