Aksi Protes Meletus di Tepi Barat Buntut Serangan RS Gaza, Otoritas Palestina Tembakkan Gas Air Mata

TRIBUNNEWS.COM - Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di Tepi Barat yang diduduki Israel setelah serangan udara menewaskan ratusan orang di sebuah rumah sakit di Gaza.

Dilansir Al Jazeera, serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli al-Arab itu, menewaskan sekitar 500 orang menurut para pejabat.

Militer Israel membantah bertanggung jawab atas serangan udara tersebut.

Mereka justru mengatakan serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket yang dilakukan kelompok bersenjata Palestina Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

PIJ membantah tuduhan tersebut.

Di kota Ramallah, tengah Tepi Barat, pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) atau Otoritas Nasional Palestina (PNA) menembakkan gas air mata dan granat setrum untuk membubarkan pengunjuk rasa pada hari Selasa (17/8/2023).

Baca juga: 500 Orang Tewas akibat Serangan di Rumah Sakit Gaza, Ini 4 Hal yang Perlu Diketahui

Perlu diketahui, Otoritas Palestina (PA) adalah badan pemerintahan yang mengontrol wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel sejak pertengahan tahun 90an.

Dibentuknya PA seharusnya membuka jalan menuju negara Palestina yang merdeka.

Namun saat ini Otoritas Palestina (PA) dianggap tidak mempunyai kekuatan nyata dan justru beroperasi di bawah kendali militer Israel.

Beberapa pengunjuk rasa menyuarakan dukungan mereka terhadap Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Gaza.

Saksi mata melaporkan adanya protes di kota-kota lain di Tepi Barat, termasuk Nablus, Tubas dan Jenin, kota di utara yang menjadi fokus operasi militer Israel pada awal tahun ini.

Pecahnya protes di Tepi Barat menyoroti kemarahan warga Palestina yang sudah lama membara terhadap Presiden PA Mahmoud Abbas.

Pasukan PA telah lama mendapat kritik karena diduga berkoordinasi dengan Israel mengenai keamanan di wilayah tersebut.

Sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu, Israel terus menggempur Jalur Gaza dalam pemboman udara tanpa henti yang telah menewaskan lebih dari 3.000 warga Palestina, melukai lebih dari 10.000 lainnya dan meratakan seluruh lingkungan pemukiman.

Ketegangan juga meningkat di Tepi Barat yang diduduki, di mana pasukan Israel telah membunuh puluhan warga Palestina dan menangkap lebih dari 600 orang.

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa 61 orang tewas dan 1.250 orang terluka di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober.

Baca juga: Jubir Brigade Al-Qassam: Hamas Janji Bebaskan Semua Tahanan Asing Jika Israel Setop Bombardir Gaza

Apa Hubungan PA dengan Hamas?

Saat ini, politik dan teritorial Palestina terpecah antara partai Fatah pimpinan Abbas dan Hamas.

Abbas dan PA berkuasa di Tepi Barat sementara Hamas berkuasa di Gaza.

Kedua wilayah tersebut telah berkembang menjadi entitas yang berbeda.

PA mendapat pengakuan dan dukungan internasional, sementara Gaza di bawah Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat, semakin terisolasi.

Mesir telah membantu Israel menerapkan blokade darat, laut dan udara di Gaza selama 17 tahun terakhir.

Upaya pada tahun 2014 untuk membentuk Pemerintahan Kesepakatan Nasional yang menyatukan kedua kelompok tersebut gagal.

Tiga tahun kemudian, kesepakatan rekonsiliasi yang mungkin membuat Hamas menyerahkan kendali administratif atas Gaza terhambat oleh perselisihan mengenai perlucutan senjata.

Pada tahun 2022, delegasi dari 14 faksi Palestina berkumpul di Aljir untuk menandatangani perjanjian rekonsiliasi baru, dengan rencana untuk mengadakan pemilihan parlemen pada akhir tahun 2023 – ini akan menjadi pemilihan umum pertama dalam 17 tahun.

Apa Hubungan PA dengan Israel?

Baca juga: Serangan Darat Israel Secara Besar-besaran Masuk Gaza Dieksekusi Setelah Joe Biden Pergi

Secara lahiriah, Otoritas Palestina (PA) mempunyai semua peran sebagai negara, yang memiliki kementerian dan layanan sipil, namun Israel memegang kekuasaan yang sebenarnya, mengutip Al Jazeera.

Israel memanfaatkan pendapatan pajak dan mengendalikan akses ke wilayah yang semakin menyusut.

Israel sering kali melangkahi PA, dengan menyerang daerah-daerah yang seharusnya berada di bawah kendali PA, seperti kamp pengungsi Jenin.

PA secara aktif membantu Israel untuk mempertahankan kontrol ketat terhadap penduduk Palestina.

Banyak yang menganggap badan tersebut sebagai alat aparat keamanan Israel.

Pasukannya yang dilatih AS tidak hanya menargetkan mereka yang dicurigai merencanakan serangan terhadap warga Israel, namun juga menangkap tokoh serikat pekerja, jurnalis, dan kritikus di media sosial.

Namun, setelah serangan di Jenin pada bulan Juli, PA mengumumkan akan menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel.

Upaya-upaya sebelumnya untuk menghentikan kerja sama cenderung tidak bertahan lama.

Pada bulan Mei 2020, sebagai tanggapan terhadap deklarasi Israel bahwa mereka akan mencaplok sebagian besar Tepi Barat, Otoritas Palestina menghentikan hubungan dengan pasukan Israel selama enam bulan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)