Abaikan Permintaan Sekutunya, Netanyahu Tolak Solusi Dua Negara setelah Perang di Gaza Berakhir

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah memberi tahu sekutunya, Amerika Serikat, bahwa dia menentang pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari skenario pascaperang.

Mengutip CBC, AS telah berulang kali meminta Israel untuk mengurangi serangannya di Gaza.

AS juga menekankan bahwa pembentukan negara Palestina harus menjadi bagian dari rencana masa depan.

Namun, dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Netanyahu berjanji untuk terus melancarkan serangan sampai Israel mencapai “kemenangan yang menentukan atas Hamas”.

Dia juga menolak gagasan negara Palestina.

Netanyahu, yang memimpin pemerintahan sayap kanan yang menentang pembentukan negara Palestina, mengulangi penolakannya terhadap solusi dua negara.

Ia mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

Netanyahu mengatakan dia telah menyampaikan sikapnya kepada Amerika.

“Perdana menteri harus mampu mengatakan tidak kepada teman-teman kita,” tambahnya.

Serangan Israel sejak 7 Oktober 2023, telah menewaskan hampir 25.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Perang tersebut juga menyebabkan kehancuran yang luas dan membuat lebih dari 80 persen dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut mengungsi dari rumah mereka.

Baca juga: Netanyahu Bersumpah Tak akan Berhenti Berperang di Gaza sampai Israel Membasmi Hamas

AS mendorong solusi dua negara

Penolakan Netanyahu untuk solusi dua negara memicu teguran langsung dari Gedung Putih.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak akan berhenti berupaya menuju solusi dua negara demi kepentingan terbaik Israel, Palestina, dan seluruh kawasan.

“Fokusnya saat ini adalah memastikan bahwa Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri melawan Hamas dan bahwa bantuan serta bantuan kemanusiaan terus sampai ke masyarakat Gaza yang putus asa,” kata Kirby kepada para wartawan di pesawat Air Force One.

“Tetapi akan ada Gaza pasca-konflik,” katanya.

Kirby mengatakan bahwa sikap AS sudah jelas bahwa Israel tidak boleh menduduki kembali wilayah tersebut dan pemerintahan Biden mendukung pemerintahan yang “mewakili aspirasi rakyat Palestina.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan keamanan wilayah tersebut tanpa pembentukan negara Palestina.

Berbicara pada konferensi pers, Miller mengatakan Israel mempunyai peluang saat ini karena negara-negara di kawasan siap memberikan jaminan keamanan kepada Israel.

“Tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan jangka panjang mereka untuk memberikan keamanan abadi dan tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan jangka pendek dalam membangun kembali Gaza dan membangun pemerintahan di Gaza serta memberikan keamanan bagi Gaza tanpa pembentukan negara Palestina."

AS mengatakan Otoritas Palestina (PA) yang diakui secara internasional, yang mengatur zona semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel, harus “direvitalisasi” dan dikembalikan ke Gaza.

Hamas menggulingkan PA di Gaza pada tahun 2007.

AS juga menyerukan langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina.

Palestina menginginkan Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai negara mereka.

Daerah-daerah tersebut direbut oleh Israel pada tahun 1967.

Baca juga: Biden dan Netanyahu Dilaporkan Sudah Tak Lagi Bicara selama 3 Minggu, Terakhir Berantem di Telepon

AS adalah pemasok senjata terbesar Israel dan mendukung perangnya melawan Hamas.

Namun, Biden memperingatkan Israel berisiko kehilangan dukungan global karena “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

Kerugian yang sangat besar akibat perang ini telah menyebabkan meningkatnya seruan dari komunitas internasional untuk menghentikan serangan tersebut.

Kini, Israel menghadapi gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida.

Afrika Selatan sedang mengupayakan tindakan sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil di Gaza.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)