Tiga kunci memahami likuidasi Evergrande, raksasa properti China dengan utang Rp5.202 triliun

Selama beberapa dekade, sektor ini terapung berkat pinjaman yang tidak terkendali, sesuatu yang dinilai “ceroboh” oleh bank sentral China.

Baik Evergrande maupun perusahaan real estat lainnya kemudian jatuh ke dalam krisis likuiditas, yang meningkat ketika Beijing menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan kenaikan harga perumahan.

Sebab, kebanyakan keluarga China tidak mampu membeli rumah.

Sejak itu, perusahaan telah berusaha mengumpulkan uang melalui penjualan aset dan saham untuk membayar utang kepada pemasok dan kreditor.

Namun, upaya untuk merestrukturisasi utang asing mereka belum membuahkan hasil.

Perusahaan meminta pihak otoritas untuk memberikan waktu lebih hingga tujuh kali untuk mencapai kesepakatan dengan kreditor yang, karena lelah, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pihak-pihak yang menyerukan likuidasi perusahaan.

Situasi Evergrande juga memburuk September lalu ketika pendiri dan presidennya, Hui Ka Yan, atau yang dikenal sebagai Xu Jiayin, yang pernah menjadi orang terkaya di China, menjadi tahanan di rumahnya sendiri.

Eksekutif lain dari perusahaan dan anak perusahaannya juga telah ditangkap.

Apa yang diperintahkan pengadilan terhadap Evergrande sekarang?

Terkait kasus ini, pengadilan akhirnya memerintahkan likuidasi Evergrande yang diajukan pada Juni 2022 oleh salah satu investornya, Top Shine Global yang berbasis di Hong Kong.

Top Shine Global mengklaim perusahaan belum memenuhi perjanjian pembelian kembali saham.

Namun, sebagian besar utang Evergrande berasal dari warga negara China biasa, yang telah berinvestasi pada pembangunan rumah yang tak kunjung selesai. Mereka juga memiliki jalur hukum terbatas untuk menuntut uang mereka kembali.

Berbeda dengan kreditor asing, yang bebas membawa kasus itu ke pengadilan di luar China dan beberapa telah memilih Hong Kong, tempat Evergrande dan pengembang lainnya terdaftar, untuk mengajukan gugatan hukum terhadap mereka.

Menurut pengadilan, perusahaan telah mengajukan perpanjangan tiga bulan sejak Jumat (26/01) lalu untuk mengembangkan rencana restrukturisasi baru, tetapi kesabaran otoritas kehakiman tampaknya telah mencapai batas.

Hakim Linda Chan menyatakan "cukup sudah," ia menilai rencana baru itu "bahkan bukan proposal restrukturisasi, apalagi proposal yang dirumuskan sepenuhnya."