Polah AS di ICJ: Argumen Simpel-Canggih Tapi Tak Jujur, Israel Tak Bisa Diperintah Akhiri Pendudukan

Visek mendesak para hakim untuk tetap berpegang pada kerangka PBB yang telah ditetapkan mengenai solusi dua negara.

“Penting bagi pengadilan untuk mengingat keseimbangan yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan [PBB] dan Majelis Umum untuk memberikan peluang terbaik bagi perdamaian yang langgeng”, katanya.

Pidato tersebut disampaikan setelah AS memveto rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa.

Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB, mengatakan resolusi tersebut ditolak karena dapat mempengaruhi perundingan perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata sementara dan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina oleh AS, Mesir, Israel dan Qatar.

Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mengatakan pada Rabu kalau argumen hukum AS di ICJ “sederhana dan canggih, tetapi hal ini tidak mengurangi ketidakjujuran mereka”.

“Pesan keseluruhan dari perwakilan Amerika adalah bahwa pengadilan harus mendukung strategi negosiasi Amerika dan Israel – bukan bahwa strategi negosiasi Amerika dan Israel harus mematuhi keputusan pengadilan,” katanya.

“Tetapi Pengadilan Dunia tidak bisa bergantung pada Amerika. Tidak jelas mengapa keputusan pengadilan yang menyatakan pendudukan itu ilegal akan menjadi beban bagi negosiasi,” kata Bishara.

Pandangan Negara-Negara Dunia Soal Legalitas Negara Israel

Mesir, yang terlibat dalam peran mediator dalam negosiasi antara Israel dan Hamas, menyampaikan pendiriannya mengenai legalitas pendudukan Israel pada Rabu dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum internasional”.

“Konsekuensi pendudukan Israel yang berkepanjangan sudah jelas dan tidak akan ada perdamaian, tidak ada stabilitas, tidak ada kemakmuran tanpa penegakan supremasi hukum,” kata penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Mesir Jasmine Moussa.

Rusia dan Prancis juga menyampaikan argumen mereka pada Rabu.

Vladimir Tarabrin, duta besar Rusia untuk Belanda, mengatakan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki melanggar hukum internasional dan “bertentangan dengan prinsip tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah dengan kekerasan.”

Dia menambahkan bahwa pendudukan Israel yang terus berlanjut menghalangi hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan bahwa solusi dua negara dengan negara Palestina yang “independen dan layak” akan menjadi cara terbaik untuk “mengakhiri pelanggaran yang dilakukan Israel, dan menciptakan jaminan atas hak mereka.” tidak mengulangi dan memperbaiki kerusakan”.

Perwakilan Perancis, Diego Colas, juga mengecam kebijakan pemukiman Israel dan mengatakan Paris “tidak akan pernah mengakui aneksasi ilegal wilayah di Tepi Barat”.

Israel, yang tidak berpartisipasi dalam sidang lisan, menyerahkan kontribusi tertulis yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pengadilan sebagai pertanyaan yang “merugikan” dan “tendensius”.

Israel telah lama berpendapat bahwa wilayah tersebut secara resmi diduduki atas dasar bahwa wilayah tersebut direbut dari Yordania dan Mesir pada perang tahun 1967, bukan dari Palestina yang berdaulat.

(oln/aja/*)