Senin, 1 September 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Demi Gencatan Senjata di Gaza, AS Desak Israel-Hamas dan Jalin Hubungan dengan Negara Arab-Muslim

Joe Biden dan para pembantu utamanya telah menjalin hubungan telepon dengan negara-negara Arab dan Muslim.

Penulis: Nuryanti
Mandel NGAN / AFP
Presiden AS Joe Biden. Joe Biden dan para pembantu utamanya telah menjalin hubungan telepon dengan negara-negara Arab dan Muslim. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Joe Biden melakukan upaya intens untuk membujuk Hamas dan Israel agar menerima proposal gencatan senjata baru dalam perang yang berlangsung di Gaza.

Amerika Serikat (AS) juga menekan negara-negara Arab untuk mengusir kelompok militan Hamas.

Joe Biden menyatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Time yang diterbitkan pada Selasa (4/6/2024) bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin memperpanjang perang melawan Hamas untuk memastikan kelangsungan politiknya.

Biden yang memberikan wawancara tersebut seminggu yang lalu, tampaknya menahan kritiknya dalam percakapan singkat dengan wartawan setelah pidato imigrasi di Gedung Putih.

“Saya kira tidak. Dia sedang berusaha mengatasi masalah serius yang dia hadapi," katanya, dilansir AP News.

Saat ini, Netanyahu menghadapi koalisi sayap kanan yang mengancam akan membubarkan pemerintahannya jika perdana menteri menyetujui proposal gencatan senjata baru, yang diumumkan Biden sebagai rencana Israel.

Sejak itu, Joe Biden dan para pembantu utamanya tidak hanya mendesak Israel dan Hamas untuk menyetujui perjanjian tersebut, tetapi juga telah menjalin hubungan telepon dengan negara-negara Arab dan Muslim.

Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, telah melakukan panggilan telepon.

Brett McGurk yang merupakan koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, akan berangkat ke wilayah tersebut pada minggu ini untuk lebih lanjut mendukung kesepakatan tersebut.

Rencana ini bertujuan untuk membebaskan sisa sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dan mengarah pada penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.

Antony Blinken telah berbicara dengan para menteri luar negeri Turki, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Aljazair.

Baca juga: Israel Utara Hangus Terbakar Rudal Hizbullah, 2 Kali Lipat Rugi Besar Dibanding Perang Tahun 2006

Blinken juga berbicara pada akhir pekan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Benny Gantz, anggota kabinet perang Netanyahu lainnya.

Lalu, Joe Biden berbicara pada hari Senin dengan emir Qatar – yang negaranya, bersama dengan Mesir, telah memainkan peran utama dalam mencoba merundingkan gencatan senjata dan membujuk Hamas untuk menerimanya.

Menteri Israel Ancam Netanyahu

Sebelumnya, dua menteri sayap kanan Israel mengancam akan mundur jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza.

Ancaman pengunduran diri itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Mereka juga mengancam akan meruntuhkan koalisi pemerintahan jika Netanyahu menyetujui usulan yang diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Jumat (31/5/2024).

Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir mengatakan, mereka menentang kesepakatan apa pun sebelum Hamas dihancurkan.

Pada Sabtu (1/6/2024), Smotrich mengungkapkan percakapannya dengan Netanyahu.

"Tidak akan menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui garis besar yang diusulkan dan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera," kata Smotrich kepada Netanyahu, dikutip dari BBC.

Sementara itu Ben-Gvir, pemimpin oposisi Yair Lapid berjanji mendukung pemerintah jika Benjamin Netanyahu mendukung rencana tersebut.

Yair Lapid merupakan salah satu politisi oposisi paling berpengaruh di Israel.

Baca juga: Israel Sebut 80 Sandera Masih Hidup di Jalur Gaza, Setidaknya 43 Sandera Tewas

Ia dengan cepat menawarkan dukungannya kepada perdana menteri yang diperangi tersebut.

Adapun Partai Yesh Atid yang dipimpinnya memegang 24 kursi.

"Netanyahu memiliki jaring pengaman untuk kesepakatan penyanderaan jika Ben-Gvir dan Smotrich meninggalkan pemerintahan," kata Yair Lapid.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memimpin rapat kabinet mingguan di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada 7 Januari 2024.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memimpin rapat kabinet mingguan di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada 7 Januari 2024. (RONEN ZVULUN / POOL / AFP)

Diketahui, selama konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat sore, Joe Biden mengatakan, Israel telah mengajukan proposal baru yang komprehensif untuk mengakhiri perang.

“Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata yang langgeng,” ujarnya kepada wartawan, seperti diberitakan Al Jazeera.

Joe Biden mengatakan, usulan tersebut mencakup tiga fase.

Fase yang pertama akan berlangsung selama enam minggu.

Hal itu mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, serta penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza.

Baca juga: Lagi, Serangan Udara Israel Tewaskan 19 Orang di Gaza ketika Upaya Gencatan Senjata Digencarkan

Tahap pertama juga akan mencakup sejumlah tawanan yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk perempuan dan orang lanjut usia, yang akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina di Israel.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan akan mengalir ke Gaza.

“Ada sandera Amerika yang akan dibebaskan pada tahap ini dan kami ingin mereka pulang,” kata Biden.

Ia menambahkan, Qatar telah menyampaikan proposal tersebut kepada kelompok Palestina Hamas, yang menguasai Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan