Demo Bangladesh: Hampir 100 Orang Tewas dan Ribuan Luka-luka

Ia juga mendesak pemerintah untuk berhenti menargetkan para pengunjuk rasa yang tak terlibat aksi kekerasan.

"Saya mendesak para pemimpin politik dan aparat keamanan untuk mematuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak untuk hidup, dan kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai," ujar Turk.

"Pemerintah harus berhenti menargetkan mereka yang berpartisipasi secara damai dalam gerakan protes, segera membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, memulihkan akses internet secara penuh, dan menciptakan ruang yang kondusif untuk berdialog," tambah pejabat PBB tersebut.

"Upaya yang terus berlanjut untuk menekan ketidakpuasan rakyat, termasuk melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penyebaran informasi yang salah serta hasutan untuk melakukan kekerasan, harus segera dihentikan."

Faktor yang memicu gelombang pengunjuk rasa

Unjuk rasa mahasiswa meletus hampir dua bulan yang lalu, mereka memprotes sistem kuota yang telah berlangsung lama untuk pekerjaan sektor publik yang dianggap hanya menguntungkan keluarga dan keturunan mantan personil militer yang berjuang untuk kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971.

Pemerintah telah menangguhkan sistem kuota tersebut, tetapi sebuah gugatan di pengadilan membuka jalan bagi sistem ini untuk diberlakukan kembali hingga sebuah keputusan dari Mahkamah Agung memerintahkan agar kuota untuk mantan anggota militer dikurangi dari 30% menjadi 5%.

Mahkamah memutuskan bahwa 93% pekerjaan harus dialokasikan berdasarkan prestasi, dengan 2% sisanya disisihkan untuk kelompok minoritas.

Protes sempat mereda selama beberapa hari, tetapi kemudian berubah menjadi gerakan anti-pemerintah, dan para mahasiswa kini menuntut keadilan bagi para korban kebrutalan polisi selama aksi unjuk rasa tersebut.

Selama sebulan terakhir, lebih dari 200 orang telah tewas, ribuan orang terluka, dan sekitar 10.000 orang ditangkap sehubungan dengan aksi protes tersebut.

Para pengkritik pemerintah, bersama dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia, menuduh pemerintah Hasina menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk menumpas gerakan ini.

Kerusuhan ini merupakan ujian terbesar bagi Perdana Menteri Hasina sejak ia memenangkan masa jabatan berturut-turut selama empat periode dalam pemilihan umum pada bulan Januari lalu yang kemudian diboikot oleh oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh.

Sheikh Hasina, 76 tahun, telah memerintah Bangladesh sejak tahun 2009. Dia dituding oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk mengukuhkan kekuasaannya dan membasmi perbedaan pendapat.

fr/ha (AFP, AP, dpa, Reuters)