Melihat Rasionalisasi Pemindahan ASN ke IKN

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap anggaran ini terlalu tinggi.

Dilansir dari detikcom pada Rabu (14/08), Menteri PANRB mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan usulan baru terkait insentif ini. Setidaknya, ada tiga formula yang akan kembali diajukan Kementerian PANRB kepada Sri Mulyani.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru

Merespons hal tersebut, Trubus menyebut rencana insentif bukan hal yang diperlukan dalam proses pemindahan ASN ke IKN. Dia mewanti-wanti agar pemerintah tidak usah menjanjikan insentif lantaran dituding tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikannya.

"Jadi, pemerintah tidak usah menjanji-janjikan, membuat PHP menurut saya nantinya. Karena saya yakin tidak ada kemampuan untuk membayar, kalau misalnya dijanjikan sampai Rp100 juta misalnya per orang," ujar dia.

Belum lagi, insentif ini juga rawan menciptakan rasa kecemburuan sosial bagi para ASN yang bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

ASN: Bukan infrastruktur fisik, tapi kualitas mutu

Kepada DW Indonesia, seorang ASN perempuan yang bertugas di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risat dan Teknologi (Kemendikbudristek) mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak memprioritaskan infrastruktur soal pendidikan dan kesehatan di IKN. Dia menyebut keberatan jika harus dipindah ke IKN.

"Yang paling penting adalah karena kita punya anak, karena kita mungkin juga suatu saat nanti kalau pun akan pindah bawa orang tua misalnya, jadi mutu pendidikan dan fasilitas kesehatan seharusnya yang dipromosiin jadi daya tarik utama, menurutku," kata ASN yang tidak ingin disebutkan namanya kepada DW Indonesia via sambungan telepon.

ASN perempuan ini menjelaskan masalah pendidikan dan kesehatan itu bukan hanya soal infrastruktur secara fisik. Namun, kata dia, persoalan ini harus menyentuh masalah mutu yang seharusnya lebih baik di IKN. "Tapi, akan lebih baik kalau misalnya yang digembar-gemborkan itu bukan infrastruktur fisik saja," ujarnya.

Saat ditanyakan minatnya soal insentif dan kemudahan naik pangkat, ASN ini justru menolak mentah-mentah suguhan ini. Dia lebih tertarik soal "memperbaiki kualitas hidup.”

Selain itu, kemudahan ASN di IKN yang bertempat tinggal dekat dengan kantor membuatnya pesimis dengan performa kinerja para pegawai negeri sipil ke depannya. Dia berpendapat kalau hal ini kemungkinan dapat menjadi bumerang yang akan menurunkan minat kerja ASN. Kemudahan itu malah "tidak akan efektif” untuk mereka yang belum membangun etos kerja.

Berbeda dengan ASN Kemendikbud sebelumnya, pegawai negeri bernama Kharisma mengkhawatirkan masalah lingkungan hidupnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Tim DW Indonesia, Kharisma mengaku antusias dengan adanya pemindahan ini. Hanya saja, dia khawatir dan belum tahu soal keadaan tempat tinggal di IKN.

"Cuma "concern” yang enggak kalah pentingnya, mungkin lingkungan hidup, dari mulai tempat tinggal itu seperti apa kita belum tahu. Lingkungan fasilitas pendukung di sekitarnya kita belum tahu,” ungkap Kharisma kepada DW.

Kharisma mengatakan kalau dia belum berminat pindah ke IKN.

Berharap IKN "less-hectic" ketimbang Jakarta