Konflik Palestina Vs Israel
Microsoft Pecat 4 Karyawan yang Protes Hubungan Bisnis Perusahaan dengan Israel
Microsoft pecat empat karyawan usai protes di kantor menentang kerja sama perusahaan dengan Israel, picu kontroversi internal.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Microsoft memecat empat karyawannya setelah mereka menggelar aksi protes di dalam kompleks kantor perusahaan, menentang hubungan bisnis raksasa teknologi itu dengan Israel.
Keputusan ini menimbulkan perdebatan baru mengenai batas kebebasan berpendapat di lingkungan kerja, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera dan Times of Israel, pada Jumat (29/8/2025).
Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat.
Didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975, Microsoft awalnya dikenal sebagai pengembang bahasa pemrograman BASIC untuk komputer Altair 8800.
Seiring waktu, Microsoft berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia.
Microsoft juga aktif dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), perangkat keras seperti Surface, serta layanan daring seperti Bing dan Outlook.
Di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella, perusahaan ini bertransformasi menjadi penyedia solusi cloud dan AI global
Protes berlangsung di kantor pusat Microsoft di New York dan California.
Para karyawan yang terdiri dari anggota tim teknik dan pengadaan menggelar aksi duduk (sit-in protest) untuk menyoroti kerja sama perusahaan dengan Kementerian Pertahanan Israel.
Sit-in protest adalah bentuk aksi demonstrasi damai di mana peserta duduk dan menempati ruang publik atau institusi tertentu tanpa kekerasan, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak adil.
Taktik ini pertama kali populer dalam Gerakan Hak Sipil Amerika Serikat pada 1960-an.
Baca juga: Microsoft Minta Bantuan FBI Hentikan Demo Karyawan yang Minta Putus Hubungan dengan Israel
Aksi itu menuduh teknologi Microsoft Cloud digunakan dalam operasi militer Israel, khususnya di Gaza.
Manajemen Microsoft menilai aksi tersebut telah melanggar kebijakan internal perusahaan karena mengganggu aktivitas kantor.
“Integritas terhadap kebijakan dan prosedur internal perusahaan tak bisa ditawar,” kata juru bicara Microsoft, dikutip Al Jazeera.
Ia menegaskan bahwa Microsoft mendukung kebebasan berpendapat, tetapi menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.