Sederet Kritik Tajam JK ke Nadiem, Mulai dari Konsep Merdeka Belajar hingga UN

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yakni Jusuf Kalla (JK). Ia dikritik soal program hingga kemampuannya dalam mengelola anggaran pendidikan.

JK menyampaikan sederet pendapatnya soal program yang digagas Nadiem hingga kondisi pendidikan saat ini dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (9/9/2024) lalu.

Bagaimana pendapat JK soal kinerja Nadiem beserta program-programnya? Mengutip arsip detikEdu, begini uraiannya:

Menteri Pendidikan harus banyak pengalaman di bidangnya

Kritik pertama yang dilayangkan JK soal Nadiem adalah keahliannya dalam bidang pendidikan. JK berpendapat bahwa mendikbud seharusnya orang yang ahli di bidang tersebut.

"Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacaulah semua ini," kata JK.

Kemudian ia menjabarkan contoh-contoh menteri pendidikan sebelumnya memiliki background pendidikan yang kuat. Misalnya Ki Hajar Dewantara hingga menteri-menteri yang merupakan mantan rektor perguruan tinggi.

"Di belakang pendidikan itu ada the man behind the gun, COO. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantara, orang hebat, dengan Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kita, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, semua orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), Abdul Malik Fadjar, semua ahli pendidikan, Muhadjir Effendy, Pak (Mohammad) Nuh (eks) rektor ITS, Anies (Baswedan) (eks) rektor (Universitas) Paramadina," sambungnya.

JK juga menyentil soal Nadiem yang jarang datang ke kantor. Menurutnya, mobilitas menteri pendidikan harus bisa memastikan keadaan pendidikan langsung hingga ke daerah.

"Dan ada Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa," katanya.

JK juga meminta pemerintahan yang baru nantinya untuk menunjuk mendikbudristek yang mengerti pendidikan. Hal ini agar penggunaan anggaran efektif.

"Pemerintah yang datang tolonglah, dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau rupiah sekian triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan," kata JK.

Menurut JK, menteri pendidikan yang mengerti pendidikan dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. Bukan anggaran yang diperbaiki, tapi menurutnya menteri pendidikan harus kembali belajar mengelola anggaran.

"Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kalau bicara anggaran sekian tanpa orang yang me-manage anggaran itu dengan baik," sambungnya.

Konsep Merdeka Belajar belum tepat bagi RI

Soal Kurikulum Merdeka atau konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, JK menilai penerapannya belum tepat jika dilakukan terhadap siswa di Indonesia. Menurutnya konsep tersebut bisa membuat siswa semakin malas belajar.

"Anda boleh lihat di sana. Saya konservatif. Anak itu, kita ini, kita semua pernah sekolah. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Semua, Kampus Merdeka. Apa merdekanya? Tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka," ucapnya.