Respons Hamas Atas Pengusiran Qatar, Rupanya Doha Ngambek Soal Perundingan Gencatan Senjata

Qatar telah memfasilitasi perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Al Jazeera, yang sebagian didanai oleh Qatar, melaporkan bahwa seorang pejabat Israel bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani untuk melanjutkan perundingan perdamaian setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Kepala intelijen Israel David Barnea dan Direktur CIA Bill Burns juga bergabung dalam negosiasi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu Al Thani bulan lalu dan menyoroti peran "penting" Qatar dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membebaskan sandera.

Hamas dan Fatah Bahas Tata Kelola Gaza Pasca-Perang di Kairo

Delegasi dari Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk berunding mengenai sifat pemerintahan Gaza pascaperang.

Sebuah sumber Mesir mengumumkan dimulainya pertemuan antara kedua faksi Palestina pada malam 2 November.

"Pertemuan Fatah dan Hamas di Kairo mengenai Jalur Gaza telah dimulai melalui Komite Dukungan Masyarakat untuk mengelola urusan Jalur Gaza," saluran berita Mesir Al-Qahera TV mengutip sumber keamanan Mesir.

"Pertemuan tersebut adalah urusan Palestina semata, dan upaya Mesir bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina dan meringankan penderitaan rakyat Palestina," katanya.

Baca juga:  Fatah-Hamas Join Operation di Tulkarm, Tentara Israel Terjebak Penyergapan, IDF Tewas dan Luka-luka

Sumber tersebut juga menunjukkan bahwa Fatah dan Hamas "menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan sikap positif terhadap pembentukan Komite Dukungan Masyarakat untuk mengelola urusan Jalur Gaza."

Al-Araby Al-Jadeed  melaporkan  bahwa delegasi Hamas dipimpin oleh wakil kepala Politbiro Khalil al-Hayya dan termasuk anggota Politbiro Bassem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.

Delegasi Fatah termasuk Wakil Ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam al-Ahmad, dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.

Dalam pembicaraan sebelumnya, Hamas telah menganjurkan dibentuknya pemerintahan teknokratis untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza, karena khawatir akan terjadinya fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina.

Setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan gerakan perlawanan terbuka terhadap semua usulan "selama itu adalah solusi Palestina."

Pejabat itu menambahkan bahwa mereka menduga Israel akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi Palestina.

Seorang anggota Komite Sentral Fatah, Abbas Zaki, mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa kerja sama antara Hamas dan Fatah “memutus jalan bagi mereka yang ingin memaksakan perwalian terhadap rakyat Palestina.” Zaki menambahkan bahwa semua solusi yang diusulkan untuk Jalur Gaza masih “tidak jelas,” dan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina, harus tetap menjadi “satu kesatuan.”