Suriah Bisa Belajar dari Indonesia Menjadi Negara Demokrasi Bagi Mayoritas Muslim dan Berbagai Suku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Perang saudara di Suriah kembali berkecamuk setelah 14 tahun.

Meski perang yang terjadi antara kelompok pemberontak dan pemerintah tidak terlalu besar dibandingkan 14 tahun lalu namun perang kali ini berhasil menjatuhkan rezim berkuasa.

Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.

Terkait hal itu, Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai pemerintah Indonesia bisa memainkan peran diplomatis di Suriah usai tumbangnya rezim Bashar Al-Assad setelah berkuasa selama 24 tahun.

Hasibullah menyebut pemerintah RI dapat menjalin komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan di Suriah untuk membentuk negara demokratis yang damai.

Masa depan Suriah pasca-Assad disinyalir masih penuh ketidakpastian mengingat banyaknya kelompok oposisi yang berkepentingan dan aktor-aktor regional yang terlibat.

Bakal pemerintah Suriah yang baru pun punya PR besar untuk menyatukan kelompok-kelompok pemberontak dari bermacam latar belakang.

"Ini masa-masa rawan bagi Suriah ke depan. Suriah akan mengalami perdebatan internal tentang siapa yang harus memimpin dan dari warna apa? Apakah nasionalisme-sekuler? Apakah Islamis ekstrem atau garis keras? Ataukah warna kesukuan? Kurdi dan sebagainya?" kata Hasibullah, Senin (9/12/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011 melibatkan berbagai kelompok bersenjata.

Setidaknya terdapat tiga kelompok pemberontak terbesar yang berpeluang berebut kekuasaan di Suriah usai tumbangnya Assad.

Kelompok itu adalah Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang memimpin operasi merebut Damaskus, Syrian Democratic Forces (SDF) yang didukung AS, dan Syrian National Army (SNA) yang didukung Turki.

Hasibullah Satrawi menyampaikan, Suriah berpeluang terpecah-belah seperti kebanyakan negara yang diterpa gelombang Musim Semi Arab.

Dia berharap Suriah dapat menjadi negara yang relatif stabil seperti Tunisia usai gelombang demonstrasi.

Menurutnya, terdapat celah sektarianisme yang berpotensi berkembang menjadi konflik internal.

Pihak yang berkuasa secara de facto pun berpotensi menunjukkan ambisi menjadi kelompok dominan dan memperpanjang perang saudara.