Mohammed Al-Bashir Ungkap Harapan Baru bagi Warga Suriah: Stabilitas dan Ketenangan Negara

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri di masa transisi pemerintahan Suriah, Mohammed Al-Bashir mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat negara mereka jauh lebih stabil dan tenang dari masa pemerintahan Bashar Al-Assad.

Seperti diketahui, Assad telah berkuasa dengan ayahnya di Suriah sejak tahun 1971.

Selama masa pemerintahannya, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

Tidak hanya itu, perang Suriah juga telah terjadi sejak Maret 2011.

Oleh karena itu, Al-Bashir berharap di masa pemerintahannya saat ini dapat membuat Suriah menjadi stabil dan tenang.

"Sudah saatnya rakyat menikmati stabilitas dan ketenangan setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad," kata Al-Bashir, dikutip dari BBC.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Al-Bashir ketika menggelar pidato singkat setelah resmi ditunjuk sebagai PM transisi Suriah pada hari Selasa (10/12/2024).

Mohammed al-Bashir akan mengemban tugas barunya selama tiga bulan ke depan.

"Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," kata sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan al-Bashir di akun Telegram televisi pemerintah, dikutip dari The New Arab.

Dalam pidato tersebut, Al-Bashir mengatakan agenda pertamanya yaitu menggelar rapat kabinet.

“Hari ini kami menggelar rapat kabinet yang melibatkan tim dari Pemerintah Keselamatan yang bekerja di Idlib dan sekitarnya, serta pemerintah rezim terguling,” katanya, dikutip dari Al-Arabiya.

Baca juga: Ribuan Pengungsi Suriah Balik Kampung Sambut Pemerintahan Transisi setelah Jatuhnya Rezim Assad

Topik pembahasan dalam pertemuan kabinet transisi adalah pemerintahan baru Suriah.

“Pertemuan itu bertemakan serah terima berkas dan lembaga untuk mengurus pemerintahan," jelasnya.

Menurut laporan, Al-Bashir akan mengemban beberapa tugas yaitu membubarkan dinas keamanan hingga meninjau dinas militer.

Beberapa tugas Al-Bashir lainnya adalah menjaga keamanan, menyediakan layanan, dan menjamin kelancaran transisi pemerintahan.