Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi "tanggung jawab hukum" atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

"Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan," katanya. "Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... tidak dapat dihindari."

Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang "sampai menit terakhir" dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

Pemulihan demokrasi

Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

"Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti," kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

"Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi," kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. "Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini."

rzn/hp (afp,ap)