Italia Tolak Tangkap Netanyahu Saat Berkunjung Meski Ada Surat Perintah ICC

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Italia mengatakan tidak akan menangkap Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant saat berkunjung meski ada surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, Menteri Kehakiman Carlo Nordio, dan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di Roma.

Dalam pertemuan itu, Tajani dan Nordia terus meyakinkan Saar bahwa Italia baru saja mendapat nasihat hukum terkait perintah penangkapan ICC.

Mereka mengungkapkan kalau berdasarkan Konvensi Wina, kepala negara, dalam hal ini termasuk Netanyahu, punya kekebalan dari penangkapan selama berada di Italia.

Surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant dikeluarkan pada November 2024 kemarin.

Sebagaimana yang dituduhkan, Netanyahu dan Gallant diduga terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Pelanggaran yang mereka lakukan antara lain termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang dan serangan sengaja terhadap penduduk sipil.

Italia Wajib Kerja Sama dengan ICC

Sebagai penanda tangan Statuta Roma 1998, Italia diwajibkan bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan dan penuntutan, termasuk melaksanakan permintaan penangkapan terhadap individu yang dicari ICC.

Tapi, bila diingat, tahun lalu, Tajani pernah menyatakan penangkapan Netanyahu tidak dapat dilakukan selama dia masih menjabat sebagai perdana menteri.

Padahal sebelumnya, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto mengatakan jika Netanyahu atau Gallant berkunjung ke Italia, pihaknya akan terpaksa menangkap mereka, sesuai dengan surat perintah ICC.

Baca juga: Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS

Meski mengkritik ICC karena menempatkan Netanyahu dan Gallant pada level yang sama dengan Hamas, Crosetto menegaskan bahwa hal ini bukan pilihan politik, melainkan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Tekanan juga datang dari kelompok hak asasi manusia yang mendesak Italia untuk menangkap pejabat Israel lainnya, seperti Mayor Jenderal Ghassan Alian, yang bertanggung jawab atas pengepungan Gaza.

Hanya beberapa negara Eropa seperti Belanda, Irlandia, dan Spanyol yang telah menyatakan niat mereka untuk menegakkan surat perintah ICC terhadap para pemimpin Israel.

Selain Italia, Polandia juga mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Netanyahu dari penangkapan saat ia mengunjungi negara tersebut untuk memperingati pembebasan Auschwitz.

Netanyahu bertemu Smotrich

Media Israel Ynet dan Walla melaporkan bahwa PM Israel kini bertemu dengan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.

Keduanya membahas mengenai penentangan terakhir terhadap rencana gencatan senjata.

Smotrich sebelumnya meminta jaminan dari Netanyahu bahwa Israel akan kembali berperang setelah fase pertama kesepakatan.

Lebih dari 100 orang tewas di Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata

Setidaknya 101 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 264 terluka akibat serangan Israel di Gaza sejak pengumuman perjanjian gencatan senjata baru-baru ini, menurut pertahanan sipil daerah kantong itu.

Dikutip dari Al Jazeera, sebanyak 82 korban tewas terjadi di Kota Gaza, kata badan penyelamat tersebut.

Ditambahkannya, 27 korban tewas adalah anak-anak dan 31 adalah perempuan.

Serangan Israel di rumah Jabalia

Pengeboman Israel terhadap sebuah rumah di Jabalia, Gaza utara telah menewaskan sedikitnya sembilan orang, menurut kantor berita Wafa dan koresponden kami di lapangan.

Para korban, termasuk wanita dan anak-anak, adalah kerabat seorang jurnalis Palestina, Wafa melaporkan.

Jabalia di Gaza Utara telah menjadi sasaran serangan sengit sejak pengumuman gencatan senjata Gaza minggu ini, dengan satu serangan di daerah itu kemarin menewaskan sedikitnya 20 orang.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)